Home Industry News Validasi Calon Penerima Tambahan PKH Tuntas, 10 Ribu KK Gagal Masuk

Validasi Calon Penerima Tambahan PKH Tuntas, 10 Ribu KK Gagal Masuk

0
SHARE
Validasi Calon Penerima Tambahan PKH Tuntas, 10 Ribu KK Gagal Masuk
Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd.

Mataram, LombokInsider.com – Pelaksanaan Validasi calon Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Kemensos di Kabupaten/Kota Provinsi NTB telah tuntas. Dari data calon Penerima sebanyak 43.471 Kepala Keluarga (KK), ada 10 ribu lebih KK yang gagal masuk karena tidak memenuhi persyaratan.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd., mengatakan dari data yang tidak memenuhi syarat tersebut, Pemerintah Provinsi NTB akan berusaha kembali untuk koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Pusat melalui Kemensos, agar kuota yang berkurang dikarenakan data yang tidak memenuhi syarat tersebut bisa diganti dengan calon penerima lainnya.

“Tentunya sumber data tetap dari DTKS yang ditentukan oleh Kemensos RI, saya sudah perintahkan kadis sosial untuk menjadikan hal ini perhatian khusus,” ungkapnya setelah mendengar laporan Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Ahad (7/2/21).

Wagub juga mengapresiasi atas telah tuntasnya pelaksanaan validasi calon penerima PKH. Ia meyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak. Terutama teman-teman Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Pendamping PKH sebagai pilar sosial yang bergelut siang dan malam di lapangan.

Baca juga:  Rehab Rekon NTB dan Sulteng, Wapres Ma’ruf: Harus Tertangani Secara Tuntas

Mulai dari kunjungan rumah warga hingga entry data melalui aplikasi elektronik (e-PKH). Termasuk aparat Kecamatan dan Desa serta Aparat TNI dan POLRI melalui Babinsa dan Babinkamtibmasnya di desa desa.

Selanjutnya Wagub mengingatkan, dari hasil validasi ini agar masyarakat yang sudah diterima dengan status eligible (memenuhi syarat) untuk selanjutnya menunggu keputusan Kemensos untuk mengolahnya.

Sedangkan yang belum memenuhi syarat, mohon untuk bersabar. Karena Program PKH adalah program bansos non tunai bersumber dari DTKS, yaitu warga miskin yang ditetapkan dengan melihat komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial pada anggota keluarga.

“Dan yang paling penting pergunakan bantuan tersebut nantinya sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan kemensos,” jelas Wagub.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, H. Ahsanul Khalik S.Sos, MH, menyebutkan bahwa Kementerian Sosial RI telah menurunkan data calon Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi NTB.

Kuota tambahan calon Keluarga Penerima sebanyak 43.471 Kepala Keluarga. Data tersebut telah divalidasi oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota melalui Pendamping Sosial PKH sesuai jadwal mulai tanggal 8 Januari sampai 5 Februari 2021.

Baca juga:  Wagub NTB: Validasi Data Kemiskinan Terpadu di NTB Sangat Penting

“Validas telah tuntas, dari data awal calon KPM 43.471 KK, ada 10 ribu lebih KK yang tidak masuk. Karena tidak memenuhi syarat. Salah satunya karena mampu,” ungkap Ahsanul Khalik.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.