Home Government Affairs Tambahan USD100 Juta untuk KEK Mandalika, Guna Percepatan Pembangunan

Tambahan USD100 Juta untuk KEK Mandalika, Guna Percepatan Pembangunan

147
0
SHARE
Menko Maritim, Luhut Binsar Panjaitan (kiri) bersama Wakil Gubernur NTB, M Amin (3 kiri) mendengarkan penjelasan dari Direktur Pengembangan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Edwin Darmasetiawan (2 kiri) mengenai progres pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Praya, Lombok Tengah, NTB, Senin (24/10).

Praya, LombokInsider.com – Pada kunjungannya ke Praya, Lombok Tengah, NTB, untuk meninjau proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa, pengembangan KEK Pariwisata Mandalika mendapat tambahan dana sebesar USD 100 Juta, untuk proses pembangunan infrastruktur dasar pada 2016 ini.

“Ada dana sekitar USD 300 Juta melalui Bank Dunia bulan Juni lalu. Ini untuk tiga kawasan, Danau Toba, Borobudur dan Mandalika. Sama-sama (dapat) USD100, untuk infrastruktur dasar seperti air, listrik dan jalan,” jelas Luhut Binsar Panjaitan, kepada wartawan, Senin petang (24/10) saat berkunjung ke kantor operasional PT Indonesia Tourism Development (ITDC) di Praya, Lombok Tengah, NTB.

Luhut mengatakan, dengan percepatan pembangunan infrastruktur dasar itu diharapkan KEK Pariwisata Mandalika sudah bisa dan siap melayani proyek-proyek investasi di bidang pariwisata setidaknya paling lambat pada 2017 mendatang. Jumlah dana yang sama juga dialokasikan pemerintah untuk pengembangan kawasan pariwisata di Danau Toba, Sumatera Utara, dan Borobudur di Jawa Tengah. “Kita targetkan paling tidak tahun depan, sudah mulai berjalan proyek-proyek (investasi) nya,” katanya. Ia menjelaskan, kunjungannya ke NTB salah satunya untuk melihat sejauh mana progress pengembangan KEK Pariwisata Mandalika di Lombok Tengah.

Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah masih adanya 135 hektare lahan di dalam kawasan KEK yang diklaim sebagai milik masyarakat yang belum dibebaskan. “Isu yang berkembang tentang klaim lahan 135 hektare ini harus segera diselesaikan. Saya sudah hubungi Menteri KLH dan Menteri Agraria, ini harus segera diselesaikan agar Mandalika bisa berjalan,” tegasnya. Menurut Luhut, seluruh dari total lahan seluas 1.171,45 hektare di kawasan KEK Mandalika secara hukum metrupakan milik pemerintah melalui PT ITDC sebagai pemegang HPL.

Untuk menindaklanjuti masalah klaim masyarakat itu, Luhut menegaskan, semua pihak harus berpegang pada peraturan perundang-undangan yang ada. “Kalau itu memang milik pemerintah ya nggak boleh donk ada yang klaim. Kepada masyarakat akan kita jelaskan, kalau memang perlu ada yang diselesaikan nanti kita selesaikan. Tapi tidak boleh ada yang klaim miliki kalau tidak ada bukti atau surat surat yang kuat. Kita harus belajar mentaati peraturan perundang-undangan,” lanjut Luhut.

Jika bisa dipenuhi akan dipenuhi, namun jika keinginan tidak masuk akal, maka pemerintah tak bisa memenuhi. Luhut mengatakan, pihaknya akan melihat seberapa jauh pemerintah bisa mengakomodir keinginan-keinginan masyarakat pengklaim. “Kita berusaha akomodir apa keinginannya. Tapi kalau sampai pemerintah disandera oleh sekelompok orang, saya rasa itu tidak benar,” pungkasnya.

Saat mengunjungi kantor operasional PT ITDC Menko Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan didampingi oleh Wakil Gubernur NTB HM Amin, Direktur Pengembangan PT ITDC Edwin Dharma Setiawan dan jajaran pejabat kementerian dan Pemprov NTB. Luhut juga diagendakan memimpin rapat koordinasi terkait percepatan pengembangan KEK Mandalika bersama pihak Pemprov NTB, Pemda Lombok Tengah dan jajaran ITDC Senin malam di Hotel Novotel, Kuta, Lombok Tengah. (LI/SP)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.