Home Industry News Sengkarut Data Bansos, Wagub NTB Surati Bupati – Walikota

Sengkarut Data Bansos, Wagub NTB Surati Bupati – Walikota

0
SHARE
Validasi Calon Penerima Tambahan PKH Tuntas, 10 Ribu KK Gagal Masuk
Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd.

Mataram, LombokInsider.com – Keseriusan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial dalam perbaikan data penerima bantuan sosial (Bansos), mendapat atensi serius dari Pemerintah Provinsi NTB.

Langkah tegas yang ditempuh yaitu menyurati Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan harapan bertanggugjawab penuh untuk mempercepat penyelesaian perbaikan data yang berakhir 21 Maret 2021.

Sengkarut persoalan data bansos masih menjadi polemik di tengah masyarakat. Maka, atensi Kepala Daerah terhadap sumber data bansos harus all out (sekuat tenaga).

Sudah saatnya mengerahkan seluruh sumber daya di daerah untuk sama-sama bergandeng tangan menyisir dan memperbaiki sumber data yang dianggap sumber kesenjangan ditengah masyarakat. Harapannya, polemik yang berkepanjangan tentang sumber data penerima bansos dapat segera diminimalisir.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd., menegaskan, Pemerintah Provinsi NTB sangat serius mengawal perbaikan data penerima bansos.

Sebab, polemik di tengah masyarakat yang mencuat salah satunya adalah mempertanyakan sumber data bansos. Untuk itu, Pemprov NTB menyurati Bupat – Walikota agar dapat bergandeng tangan dengan Pemrov NTB untuk mengerahkan sumberdaya yang ada dalam perbaikan data penerima bansos.

Baca juga:  Konsisten dan Berkelanjutan, Kunci Kemajuan Pendidikan di NTB

“Per hari ini, (Rabu,red) langkah serius Pemprov telah menyurati Bupati dan Walikota, untuk percepatan penyelesaian perbaikan data,” tegas Wagub yang disampaikan melalui keterangan pers Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Rabu (17/3/21).

Langkah serius ini, Kata Ummi Rohmi sapaan populer Wakil Gubernur, merujuk surat Menteri Sosial RI nomor 5-32/MS/C/1.7/D1.01/3/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang verifikasi kelayakan penerima bantuana sosial, dan surat Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah II, Kementerian Sosial RI, nomor 649/16.3.1/BS.01/3/2021 tanggal 15 Maret 2021 perihal percepatan penyelesaian perbaikan data.

Sejurus kemudian tentang perbaikan data tahap II ini, lanjut Wagub, adalah bagi data penerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai ( BST) meliputi perbaikan NIK/padan data dengan kependudukan, data meninggal untuk Program PKH, BPNT dan BST, data ganda dan penyaluran sebelumnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.