Home Industry News Pemprov NTB Komitmen Perkuat Validasi DTKS Bersama Pemkab/Pemkot

Pemprov NTB Komitmen Perkuat Validasi DTKS Bersama Pemkab/Pemkot

0
SHARE
Pemprov NTB Komitmen Perkuat Validasi DTKS Bersama Pemkab/Pemkot
Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah.

Mataram, LombokInsider.com – Pemerintah Provinsi NTB dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terus memperkuat komitmen untuk melakukan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara terstruktur dan terukur, setelah pada tahun 2020 berhasil melakukan validasi yang hasilnya sudah ditetapkan Kementerian Sosial pada Oktober 2020 berdasarkan Kepmensos Nomor 19 Tahun 2020.

Untuk merawat komitmen dan mengantisipasi data eror, Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, menyurati Bupati/Walikota untuk segera melaksanakan verifikasi, validasi dan finalisasi DTKS sebagaimana ketetapan Periode Maret 2021.

Wakil Gubernur NTB menegaskan telah melayangkan surat resmi yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se NTB, dengan nomor 35/V.1/Sosial tanggal 8 Januari 2021, mengenai penetapan DTKS periode Maret 2021.

Poin yang disampaikan diantaranya bahwa finalisasi DTKS pada SIKS-NG dibuka 4-31 Januari 2021, dengan tetap merujuk pada Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Kemudian, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Pasal 6 ayat 3 huruf ( b) pelaksanaan verifikasi dan validasi DTKS dimaksud dilakukan terus menerus/secara berkala oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan, Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang sudah melaksanakan perbaikan dan usulan data terpadu menggunakan SIKS-NG versi 2.4.1 pada data SK Januari 2020, agar segera melakukan import data (jika masih ada data hasil perbaikan yang berada versi ini) dan kemudian melakukan pergantian ke SIKS-NG versi 2.5.0 dengan menggunakan data SK Oktober 2020.

Baca juga:  Keterbukaan Informasi, Pemprov NTB Raih Anugerah Badan Publik Informatif 2019

“Surat pengesahan usulan hasil verifikasi dan validasi DTKS yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota diunggah paling lambat 5 hari setelah tanggal penutupan finalisasi. Hanya usulan yang sudah ditandatangani oleh Bupati/Walikota saja yang akan diolah lebih lanjut Pusdatin Kesos,” tegasnya, Jumat (8/1/2021).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.