Home Industry News Pemerintah Berupaya Cegah Kepemilikan Penguasaan Asing

Pemerintah Berupaya Cegah Kepemilikan Penguasaan Asing

0
SHARE
Pemerintah Berupaya Cegah Kepemilikan Penguasaan Asing
“Antisipasi Dan Penanggulangan Penguasaan Asing Terhadap Wilayah Daratan, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Dalam Rangka Menjaga Kedaulatan Wilayah NKRI Dan Ketahanan Nasional” yang berlangsung di Ruang Rapat Utama (RRU) Kantor Gubernur NTB, Selasa (24/3/21).

Mataram, LombokInsider.com – Provinsi NTB termasuk satu dari delapan provinsi yang dikategorikan sebagai provinsi kepulauan, terdiri dari dua pulau besar yakni pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, serta terdapat 278 pulau – pulau kecil.

Selain itu, NTB juga sebagai Destinasi Pariwasata Super Perioritas di Indonesa, sehingga tidak jarang banyaknya investor asing yang berlomba – lomba menanamkan investasi atau memiliki kepemilikan hak atas tanah dan menjadi perhatian pemerintah untuk terus berupaya mencegah kepemilikan penguasaan asing terhadap sumber kekayaan alam melalui berbagai hukum yang telah disiapkan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Laksamana Muda TNI Yusup, S.E., M.M merupakan Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Kelautan Wilayah dan Kemaritiman dalam Rakor “Antisipasi Dan Penanggulangan Penguasaan Asing Terhadap Wilayah Daratan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil Dalam Rangka Menjaga Kedaulatan Wilayah NKRI Dan Ketahanan Nasional” yang berlangsung di Ruang Rapat Utama (RRU) Kantor Gubernur NTB, Selasa (24/3/21).

Laksamana Muda TNI Yusup menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan atas Pancasila dan UUD 1945 dalam mencegah kepemilikan penguasaan asing terhadap sumber kekayaan alam telah menyiapakan hukum atas hal tersebut yakni pada UU RI No. 5 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agrarian, UU RI No.

Baca juga:  Tegas, Gus Miftah: Masih Banyak Usaha Halal yang Bisa Dilakukan!

25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Undang – Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau – Pulau Kecil dan UU RI No. 1 Tahun 2014 tentang pengubahan atas UU RI 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau – Pulau Kecil.

Selain itu, berbagai praktek dilapangan yang dilakukan oleh orang asing untuk dapat menguasai hak tanah di Indonesia melalui penyelundupan hukum, seperti menikahi warga lokal dan perjanjian nominee.

“Adanya perjanjian pra nikah yang mengatur segala ketentuan yang disepakati kedua mempelai lahan yang dibeli atas nama WNI serta pengelolaan dan segala isi dilakukan oleh orang asing, sementar itu untuk perjanjian nominee yakni perjanjian yang menggunakan nama WNI dan pihak WNI menyerahkan surat kuasa kepada WNA untuk bebas melakukan perbuatan hukup terhadap tanah yang dimilikinya,” jelas Laksamana Muda TNI Yusup.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.