Home Industry News NTB Diusulkan Masuk Daerah Perluasan PPKM Mikro Nasional

NTB Diusulkan Masuk Daerah Perluasan PPKM Mikro Nasional

0
SHARE
NTB Diusulkan Masuk Daerah Perluasan PPKM Mikro Nasional
Rapat evaluasi perkembangan pelaksanaan PPKM Mikro secara virtual di Jakarta, Kamis (18/3/21).

Mataram, LombokInsider.com – Pemerintah pusat kembali akan memperpanjang PPKM Mikro pada tahap IV yang dimulai 23 Maret hingga 5 April 2021 mendatang, diperluas dengan menambah lima provinsi di luar Jawa dan Bali. Diantaranya, Provinsi NTB, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara dan NTT.

Selain 10 provinsi yang dinilai berhasil menekan angka Covid-19 melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro dalam tiga tahapan.

Sebelumnya, pemerintah telah menerapkan PPKM dalam tiga tahapan. Tahap pertama dimulai sejak 9 – 22 Februari 2021. Tahap kedua, dari 22 Februari hingga 8 Maret dan tahap ketiga, mulai 9 – 22 Maret 2021.

Dalam tiga tahapan itu meliputi 10 provinsi yang menerapkan PPKM yaitu, Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat-Tengah-Timur, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Bali, Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) RI, Dr. Ir. H. Airlangga Hartarto mengungkapkan, parameter penetapan daerah yang menerapkan PPKM mikro yaitu memenuhi salah satu dari empat parameter yang ditetapkan. Pertama, tingkat kasus aktif di atas rata-rata nasional.

Baca juga:  Dukung dan Vote Maya Dian Lestari, Wakil NTB pada Miss Grand 2018

Kedua, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata nasional. Ketiga, tingkat kematian di atas rata-rata nasional dan keempat tingkat keterisian rumah sakit (BOR) untuk ICU dan ruang isolasi di atas 70 persen.

“Hasil evaluasi dari 10 provinsi yang menerapkan PPKM bahwa penambahan kasus aktif mengalami tren penurunan. Tingkat kesembuhan dan kematian mengalami perbaikan,” ungkap menteri saat memimpin rapat evaluasi perkembangan pelaksanaan PPKM Mikro secara virtual di Jakarta, Kamis (18/3/21).

Dalam rapat evaluasi tersebut, turut dihadiri oleh delapan kementerian dan lembaga terkait diantaranya, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri BUMN, Panglima TNI, Kapolri serta 15 gubernur se-Indonesia.

Dalam paparannya, Menko Perekonomian menjelaskan, terkait kebijakan pembatasan PPKM masih tetap sama dengan kebijakan bagi 10 provinsi sebelumnya kecuali kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan tatap muka.

Untuk perguruan tinggi atau akademi dibuka secara bertahap dengan proyek percontohan berbasis perda/perkada dengan penerapan protokol kesehatan (Prokes) yang masif.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.