Home Industry News Keterbukaan Informasi, Pejabat Publik dan ASN Harus Menjadi “Humas”

Keterbukaan Informasi, Pejabat Publik dan ASN Harus Menjadi “Humas”

0
SHARE
Keterbukaan Informasi, Pejabat Publik dan ASN Harus Menjadi “Humas”
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfo) Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos., MH., saat Membuka Diklat Pembentukan Fasilitator Keterbukaan Informasi Publik, Senin, 1 Maret 2021 di Aula Wisma Tambora BPSDM Provinsi NTB.

Mataram, LombokInsider.com – Keterbukaan informasi di era transformasi digital sangat diperlukan bagi badan publik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun Aparatur Sipil Negara (ASN). Karena hal itu merupakan sebuah solusi dan keniscayaan dalam mengoptimalkan pelayanan publik.

Sehingga peran pejabat publik ataupun ASN sangat penting, dalam mengkomunikasikan dan menyampikan informasi tentang program unggulan dan strategis yang dimiliki pemerintah daerah, agar tidak membias dan dapat menjadi konsumsi publik.

“Diera digital Teknologi Informasi (IT) yang begitu pesat, bila informasi tidak dapat dikelola, dikomunikasikan dengan baik serta tidak dapat diklarifikasi dan pelurusan informasi, maka akan beredar liar, sehingga menimbulkan kegaduhan di tengah opini publik,” kata Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfo) Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos., MH., mewakili Sekda Provinsi NTB, saat Membuka Diklat Pembentukan Fasilitator Keterbukaan Informasi Publik, Senin, 1 Maret 2021 di Aula Wisma Tambora BPSDM Provinsi NTB.

Oleh sebab itu, menurut mantan Kabag Humaspro Kabupaten Bima ini, bahwa setiap jabatan Kepala OPD atau pejabat publik melekat fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Baca juga:  Menpar dan Gubernur NTB: Poltekpar Negeri Lombok Bisa Jadi Kampus Terbaik di Indonesia

Untuk itu, pembinaan atau diklat dasar ASN dalam meningkatkan kapasitasnya sebagai humas dirinya dalam melayani kebutuhan informasi masyarakat sangat penting dan diperlukan.

Mengingat esensi UU KIP No. 14, fungsi kehumasan melekat pada diri ASN dan pejabat publik. Kalau pejabat publik ini memiliki wawasan yang luas dan punya tanggungjawab, untuk menjadi PPID. Inilah letak keterbukaan publik.

Diakuinya, memang untuk membenahi ini, banyak hal yang harus dilakukan pelurusan dalam pemahaman tentang tugas dan fungsi dalam keterbukaan informasi publik. Agar tidak timbul informasi yang sesat ditengah masyarakat.

“Sinergi dan kolaborasi antar badan publik, ini penting dan harus terus dijaga,” tegasnya.

Kemudian, mantan Irbansus pada Inspektorat Provinsi NTB juga menyinggung cara menyajikan informasi yang tepat dan menyentuh pada pesan utama yang perlu diketahui publik.

Seringkali badan publik menyampaikan informasi yang tidak menyentuh substansi informasi. Ketrampilan untuk mengkomunikasikan inilah yang harus dilatih kepada ASN dan badan publik. Baik itu pada setiap pelatihan, diklat serta bimbingan teknis.

Baca juga:  Menag Motivasi ASN Lingkup Kanwil Kemenag NTB

Dari hasil monitoring dan evaluasi (KI) terhadap badan publik OPD di NTB, dikatakan Gede, itu memang ada beberapa OPD yang sangat strategis tapi informasi publiknya tidak berisi. Padahal ada program-program yang mendasar untuk kepentingan publik.

Lebih jauh dijelaskan pula, bahwa Informasi di era ini sudah menjadi kebutuhan dasar. Karena dengan informasi semua orang bisa berbuat dan melakukan apa saja.

Misalnya, seperti investasi, tanpa di dukung informasi dan data yang valid maka akan menimbulkan mismanajemen dalam pengelolaan investasi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.