Home Industry News Kelola Keuangan Daerah Dengan Baik, Pemprov NTB Raih WTP Kesepuluh

Kelola Keuangan Daerah Dengan Baik, Pemprov NTB Raih WTP Kesepuluh

0
SHARE
Kelola Keuangan Daerah Dengan Baik, Pemprov NTB Raih WTP Kesepuluh
Anggota IV BPK RI, Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA., yang menyerahkan langsung Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap LKPD Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2020.

Mataram, LombokInsider.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali membuktikan komitmennya dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Raihan opini WTP dari BPK RI ini merupakan yang kesepuluh kalinya secara berturut-turut sejak 2011 hingga 2020. Menurut Anggota IV BPK RI, Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA., yang menyerahkan langsung Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap LKPD Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2020.

Keberhasilan Pemerintah Provinsi NTB ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi NTB bersama seluruh stakeholders dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah secara konsisten.

“Pencapaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Ke-10 kali berturut-turut atas Laporan Hasil Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB ini menunjukkan komitmen pemerintah NTB beserta jajaran OPD terhadap kualitas keuangan yang dihasilkan. Dan tentu tidak terlepas dari sinergi yang efektif bersama seluruh pemangku kepentingan di Provinsi NTB,” jelas Isma saat memberikan sambutan pada Sidang Paripurna DPRD Provinsi NTB dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB, yang berlangsung di Gedung DPRD Provinsi NTB, Selasa (18/05/21).

Baca juga:  Wagub NTB: Mari Kita Lawan Hoaks di Masa Pandemi

Selain melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan, BPK juga melaksanakan pemeriksaan kinerja atas efektifitas dan pemanfaatan asset pada Pemerintah Provinsi NTB dan Instansi terkait lainnya.

Pemeriksaan kinerja ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemeriksaan LKPD Prov. NTB Tahun 2020 yang dilaksanakan dalam upaya memberikan nilai tambah dan manfaat kepada masyarakat atas Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD yang diterbitkan BPK.

Untuk itu Isma berharap terhadap Opini WTP yang diperoleh Pemerintah Provinsi NTB ini, agar dapat diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dimana ia menjelaskan bahwa peningkatan kesejahteraan yang dimaksud ditandai dengan naiknya laju pertumbuhan ekonomi, menurunnya angka pengangguran, menurunnya gini rasio, meningkatnya indeks pembangunan manusia, menurunya tingkat kemiskinan dan tingkat inflasi yang rendah dan terkendali.

Sehingga diharapkan pemerintah tidak hanya akan mengejar opini WTP terkait penyajian lapiran keuangan, tetapi juga akan terdorong untuk mengelola sumber daya yang ada semaksimal mungkin.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.