Home Industry News Kemenparekraf Buka Jalur Pengaduan bagi Pelaku Parekraf Terdampak COVID-19

Kemenparekraf Buka Jalur Pengaduan bagi Pelaku Parekraf Terdampak COVID-19

0
SHARE
kemenparekraf bantu pelaku parekraf
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) membuka jalur pengaduan bagi para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang usahanya terdampak wabah COVID-19.

Jakarta, LombokInsider.com – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) membuka jalur pengaduan bagi para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang usahanya terdampak wabah COVID-19.

Untuk itu asosiasi/pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif diminta untuk terus melakukan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dan penanganan dampak COVID-19 di masa tanggap darurat ini.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat (3/4/2020), meminta agar asosiasi/industri untuk berkoordinasi secara berkala dengan dinas yang membidangi pariwisata dan ekonomi kreatif serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

“Termasuk melaporkan potensi kerugian serta dampak kesehatan dan finansial yang menimpa tenaga kerja masing-masing,” kata Wishnutama.

Keterangan Menparekraf tersebut terkait dengan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang tindak lanjut imbauan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Sebelumnya Kemenparekraf/Baparekraf juga telah mengaktifkan Pusat Krisis Terintegrasi sebagai jalur komunikasi dan edukasi bagi masyarakat untuk menekan dampak COVID-19 bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Baca juga:  Ketua HPI NTB: Penertiban Pramuwisata, Langkah Maju Pariwisata NTB

Pusat Krisis Terintegrasi akan melakukan pendataan informasi industri pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif yang terdampak COVID-19 di seluruh daerah serta membuka forum daring untuk menjaring masukan dari para pelaku dan stakeholder di bidang pariwisata sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan dan langkah lanjutan.

Dalam surat edaran tersebut, Menparekraf juga secara khusus meminta pengelola restoran untuk mengikuti protokol kesehatan Kementerian Kesehatan tentang komunikasi penanganan COVID-19. Diantaranya pengelola dan staf restoran untuk menerapkan jaga jarak fisik (Physical Distancing) sesuai dengan panduan WHO dan UNWTO di ruang-ruang publik.

“Juga menerapkan kebersihan diri (mencuci tangan dengan sabun dan air) terutama setelah menggunakan toilet, melakukan pekerjaan pembersihan serta sebelum dan sesudah makan, dan butir-butir protokol kesehatan lainnya,” kata Wishnutama.

Baca juga:

Kemenparekraf: Pentingnya Program Sinergi Bangkitkan Pariwisata Indonesia

Temui Warga di Desa Terpencil, Gubernur NTB Rela Berjalan 7 Jam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.