Home Industry News Cegah Korupsi, Gubernur Minta OPD Pemprov NTB Maksimalkan Koordinasi Dengan KPK

Cegah Korupsi, Gubernur Minta OPD Pemprov NTB Maksimalkan Koordinasi Dengan KPK

0
SHARE
Cegah Korupsi, Gubernur Minta OPD Pemprov NTB Maksimalkan Koordinasi Dengan KPK
Rakor Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di wilayah NTB, Rabu (21/4/21) di Ruang Rapat Utama (RRU) Kantor Gubernur NTB.

Mataram, LombokInsider.com – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. H. Zulkieflimansyah berharap kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB untuk memaksimalkan koordinasi dengan kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang bisa menimbulkan terjadinya tindak pidana korupsi.

“Kita tentu berterima kasih atas kehadiran KPK yang terus-menerus melakukan rapat koordinasi dan pendampingan kepada sejumlah Kepala OPD Pemrov NTB sebagai upaya pencegahan terjadinya korupsi,” kata Gubernur saat menerima Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI dalam rangka Rakor Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di wilayah NTB, Rabu (21/4/21) di Ruang Rapat Utama (RRU) Kantor Gubernur NTB.

Bang Zul sapaan akrab orang nomor satu di NTB ini menilai, Rakor ini dapat memberikan manfaat bagi pimpinan serta aparat daerah.

Sosialisasi dan Rakor ini harapannya agar ada pemahaman kepada para kepala daerah di NTB dan para ASN untuk bisa memilah apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama agar Sikap seperti ini bagi para ASN agar mampu melakukan pencegahan korupsi sejak dini.

Baca juga:  Sambut Tahun Baru 2020, Hotel Santika Mataram Gelar Gala Dinner Bertema Chic and FUN

Dr. Zul mengaku bersyukur atas upaya KPK untuk terus melakukan supervisi ataupun pendampingan kepada Pemprov NTB dalam menangkal dan mencegah agar penyalahgunaan kekuasaan perlu dihindari. Meski demikian kata Gubernur, NTB telah mampu melakukan kerja-kerja yang sesuai aturan.

“Bagi kami di NTB koordinasi yang dilakukan KPK seperti ini hendaknya perlu terus memperoleh pendampingan dan pengawalan KPK untuk bisa berkolaborasi dan bekerjasama untuk satu tujuan bagaimana mencegah tindak korupsi. Untuk itu diharapkan kepada jajaran pemprov NTB jika mengalami kesulitan ataupun keragu-raguan dalam pelaksanaan program kegiatan hendaknya tidak segan-segan untuk berkoordinasi dengan KPK,” ingat Bang Zul.

Sekda NTB, Drs. HL. Gita Ariadi, M.Si juga berharap agar OPD di lingkup Pemprov NTB untuk bisa melakukan koordinasi secara intens dengan KPK terkait dengan pendampingan dan diharapkan kehadiran KPK OPD-OPD bisa melakukan koordinasi intensif agar di kemudian hari tidak sampai berhadapan dengan penegak hukum. Dengan demikian pemerintah daerah NTB bisa menjalankan fungsi pemerintahan yang bersih dan melayani.

Baca juga:  Gubernur Konsisten Respon Cepat Keluhan Masyarakat di Medsos

“Kehadiran KPK bisa mendorong progress target capaian pencegahan korupsi untuk lebih dioptimalkan dengan komitmen yang lebih kuat lagi. Koordinasi yang terjalin dengan baik akan menghasilkan harapan yang lebih baik pula ke depannya,” demikian Miq Gita panggilan akrabya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.