Home Industry News Bersama Kemenkumham, Pemprov NTB Canangkan Zona Integritas WBK/WBBM

Bersama Kemenkumham, Pemprov NTB Canangkan Zona Integritas WBK/WBBM

0
SHARE

Senggigi, LombokInsider.com – Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah bersama Sekjen Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto dan jajarannya melakukan Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2020 dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas wilayah bebas dari korupsi/ wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBK/ WBBM), di Aruna Hotel, Senggigi, Jumat (24/1/20).

Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2020 itu sebagai wujud komitmen seluruh jajaran Kemenkumham dan Pemerintah Provinsi NTB dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Khususnya dalam akses layanan hukum yang berkeadilan dan tentunya bebas dari praktek-praktek korupsi.

Wagub NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dalam sambutannya sangat mengapresiasi atas pencangan zona WBK/WBBM itu. Ia memandang hal tersebut sebagai wujud dari kesungguhan institusi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, sesuai konsep dan cita-cita masyarakat.

Komitmen mengahadirkan pemerintahan bersih, khususnya dalam mencegah korupsi dan memperbaiki layanan publik melalui penataan SDM merupakan formula tepat dalam menjadikan institusi yang profesional, bebas korupsi dan mampu melahirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Baca juga:  Membanggakan, Provinsi NTB Raih Juara 2 Penyerapan dan Realisasi APBD

Massifnya kasus korupsi membutuhkan kesungguhan dalam pemberantasannya. Pemberantasan yang optimal akan menghadirkan pelayanan optimal bagi masyarakat di wilaya Kemenkumham, khususnya di NTB.

Hal senada juga disampaikan Sekjen Kemenkumham RI, Bambang Rantam Sariwanto. Ia mengatakan sangat penting adanya komitmen semua pihak dalam membangun zona integritas menuju WBK/WBBM di seluruh wilayah Kemenkumham di Indonesia, khususnya di NTB.

Baca juga:

Kemenparekraf: Pentingnya Program Sinergi Bangkitkan Pariwisata Indonesia

IDDR 2020 Dukung Upaya Pengurangan Risiko Bencana

Gubernur NTB Silaturahim dengan Lombok Mercusuar dan Laskar Sasak

Menurutnya, hal tersebut menjadi bagian penting bagi tugas seluruh jajaran Kemenkumham di Indonesia. Terutama dalam memberikan akses hukum yang luas kepada masyarakat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.