Home Industry News Bahas Dampak Sosial Ekonomi Covid-19, Gubernur NTB Rakor Bersama Menkopolhukam dan Menteri...

Bahas Dampak Sosial Ekonomi Covid-19, Gubernur NTB Rakor Bersama Menkopolhukam dan Menteri Terkait

0
SHARE
Rapat Koordinasi (Rakor) virtual dalam rangka Implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Daerah.
Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) virtual dalam rangka Implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Daerah.

Jakarta, LombokInsider.com – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) virtual dalam rangka Implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Daerah.

Dipimpin Menkopolhukam, turut hadir bersama Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Sosial, Kepala BNPB selaku Kepala Gugus Tugas Pusat dan Seluruh Gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia.

Bertempat di ruang kerjanya, Kamis, 9 April 2020, Gubernur turut didampingi Sekretaris Daerah Provinsi, serta beberapa pejabat yang tergabung dalam Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di NTB.

Mengawali rakor, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.D yang juga menjadi moderator memaparkan hal-hal yang harus dipersiapkan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net yang berpijak pada PP Nomor 21 Tahun 2020; Keppres Nomor 11 Tahun 2020; Permendagri Nomor 20 Tahun 2020; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ; Serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pada 29 Maret 2020.

Baca juga:  Festival Pesona Bau Nyale 2018, Masuk Dalam 100 Wonderful Event Kemenpar RI

“Penyediaan social safety net ini merupakan bagian dari percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu atau refocusing, dan/atau perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, seluruh Pemda harus mempersiapkannya sebaik mungkin,” kata Mendagri.

Disadari, Covid-19 tak hanya berdampak pada kesehatan saja, namun pada aspek sosial sehingga pemerintah daerah perlu serius dalam melakukan jaring pengaman sosial/social safety net agar tak menimbulkan permasalahan baru di masyarakat.

Baca juga:

Temui Warga di Desa Terpencil, Gubernur NTB Rela Berjalan 7 Jam

Kemenparekraf: Pentingnya Program Sinergi Bangkitkan Pariwisata Indonesia

IDDR 2020 Dukung Upaya Pengurangan Risiko Bencana

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.