Home General News Tim Kuasa Hukum: Blunder, Jika Pemprov Paksakan Bangun Kampus Poltekpar di Puyung

Tim Kuasa Hukum: Blunder, Jika Pemprov Paksakan Bangun Kampus Poltekpar di Puyung

0
SHARE
DEMO. Kelompok Masyarakat dari KASTA NTB, Melakukan Unjuk Rasa diatas Tanah yang Akan dibangun Poltekpar Negeri Lombok, Puyung-Loteng.

Mataram, LombokInsider.com – Terkait maraknya pemberitaan di media lokal maupun nasional, cetak dan online, tentang rencana Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk memulai pembangunan Kampus Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Negeri Lombok, di Desa Puyung, Praya-Lombok Tengah pada Kamis (10/8) mendatang, setelah dilaksanakannya Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan Poltekpar, pada Jum’at (4/8) di Hotel Lombok Raya, Mataram.

Klarifikasi Tim Kuasa Hukum

KUASA HUKUM. Tim Kuasa Hukum dari Penggugat (Suryo) Terhadap Pemrov NTB, Sengketa Tanah di Puyung, Loteng.

Maka pada Minggu (6/8), Tim Kuasa Hukum dari Suryo yang merupakan penggugat melakukan jumpa pers. “Hal ini kami lakukan untuk mengklarifikasi atau perimbangan pemberitaan, apa yang sebenarnya terjadi,” jelas tim kuasa hukum penggugat, terdiri dari DR. Ainuddin, SH dan Prof. Zainal Asikin, SH.

“Sejak pertama telah kami jelaskan bahwa apabila sebidang tanah masih dalam sengketa atau masih dalam proses hukum, dalam hal ini sampai pada proses banding dari kami, maka tidak dibenarkan untuk membangun apapun diatasnya,” tegas Ainuddin. “Ini keputusan yang blunder atau tidak selayaknya dilakukan Pemprov, lanjut pengacara yang telah berkecimpung di dunia hukum selama 17 tahun ini.

Baca juga:  Launching Posyandu Keluarga di KLU, Wagub: Harus Sesuai Protokol Kesehatan

Diketahui berdasarkan putusan perkara Nomor 37/PDT.G/2016/PN.Pya, pada Rabu 14 Juni 2017, Pengadilan Negeri Praya, memenangkan tergugat, dalam hal ini Pemprov NTB. Namun tim kuasa hukum penggugat langsung mengajukan banding dengan nomor 13/Pdt-BANDING/2017/PN.Pya dan proses ini bisa saja berlanjut hingga

Hal yang sama ditegaskan oleh Prof. Asikin, yang menilai bahwa apa yang dilakukan Pemprov ini, seakan-akan tidak mengerti akan hukum yang berlaku. “Jangan sampai terjadi kerugian negara kelak dikemudian hari jika pada akhirnya Pemprov justru kalah,” tegas Asikin. “Jelas tanah ini masih dalam sengketa, proses banding dari klien kami, jadi seharusnya pemerintah menghormatinya,” lanjut Direktur Program S2 di Unram ini.

Baca juga:

Masalah Lahan Sirkuit Mandalika, Komnas HAM dan Pemerintah Serta Masyarakat akan Duduk Bersama

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.