Home General News Terbitkan Pergub No 20 Tahun 2019, Pengusaha Konstruksi NTB Apresiasi Gubernur Zul

Terbitkan Pergub No 20 Tahun 2019, Pengusaha Konstruksi NTB Apresiasi Gubernur Zul

48
0
SHARE

Mataram, LombokInsider.com – Terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Lingkup Pemerintah Provinsi NTB, mendapat apresiasi sejumlah pengusaha konstruksi dari berbagai organisasi atas kebijakan Gubernur Zul tersebut.

“Ya kami mengapresiasi kebijakan Gubernur yang telah
menerbitkan Pergub ini. Kita juga bangga bahwa ini merupakan pertama kali di
Indonesia,” kata Wakil Ketua I Bidang Organisasi, Kelembagaan dan
Keanggotaan Gapensi NTB, Eddy Sophiaan, Kamis (18/7) di Mataram.

Edy memaparkan, Pergub ini menunjukan keberpihakan Gubernur
Zul atas nasib pengusaha lokal di NTB. Apalagi, tambah dia, hampir 90 persen dari
sekitar 3000 pengusaha konstruksi lokal NTB tergolong sebagai pengusaha kecil.

“Pergub ini menjadi pedoman bahwa pengusaha luar NTB
yang ikut tender proyek-proyek APBD lingkup Provinsi, wajib menggandeng
pengusaha lokal sebagai mitra pendukung,” katanya.

Menurut Edy, selama ini hal tersebut jarang sekali terjadi.
Para pengusaha luar NTB yang ikut tender dan mengerjakan proyek APBD NTB selama
ini berjalan sendiri, tanpa melibatkan pengusaha lokal.

Eddy menambahkan, dalam Pergub juga diatur bahwa perusahaan
luar NTB harus memiliki NPWP perusahaan cabang di NTB, sehingga benefit pajak
dari proyek yang didapatkan bisa masuk menjadi pendapatan daerah di NTB.

“Kalau dulu kan mereka kerja di NTB, dapat untung, tapi
pajaknya tidak masuk ke NTB. Nah Pergub ini mengatur agar pajak bisa dinikmati
juga di NTB,” tukasnya.

Dengan menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 20
Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui
Penyedia Lingkup Pemerintah Provinsi NTB, yang dinilai menjadi perlindungan
bagi masyarakat jasa konstruksi lokal, maka Gubernur Zul menjadi Gubernur
pertama di Indonesia yang mengeksekusi kebijakan turunan Permen PU PR nomor 7
tahun 2019 dan Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa
pemerintah.

Eddy menjelaskan, dengan Pergub ini maka ada ruang bagi
pelaku jasa konstruksi NTB meningkatkan kapasitasnya melalui kerjasama dengan
pelaku jasa konstruksi luar daerah.

“Pemprov NTB secara langsung mendukung kearifan lokal,
sesuai Undang Undang No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Ini yang sangat
kami apresiasi,” tukas Eddy.

Ia berharap para pengusaha konstruksi di NTB dan assosiasi
terkait bisa memanfaatkan peluang yang disiapkan pemerintah daerah ini dengan
mempersiapkan diri sebaik baiknya.

Selain itu, untuk memastikan kontrol terhadap aturan ini
harus dibentuk Komite Pemantau terdiri dari unsur assosiasi pengusaha, LPJK dan
pemerintah.

Masyarakat jasa konstruksi yang tergabung dalam koordinasi
Lembaga

Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi NTB sangat
mengapresiasi Pergub ini.

Senada dengan Eddy Sophiaan, Ketua LPJK Provinsi NTB, Siti
Nurul Hijah, ST, MT mengatakan, tujuan Pergub ini adalah agar proyek proyek
dengan sumber anggaran daerah (APBD) yang dikerjakan oleh kontraktor dan
konsultan luar daerah diharapkan dikerjasamakan dengan masyarakat jasa
konstruksi yang ada di NTB untuk transfer knowledge.

“Alhamdulillah, Pergub Nomor 20 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Lingkup
Pemerintah Provinsi NTB telah terbit,” kata Siti Nurul Hijah.

Dipaparkan, dalam Pergub
tersebut diatur tentang beberapa ketentuan teknis.

“Kami menyampaikan syukur dan terimakasih, pemerintah
daerah NTB telah

mendukung dan menjawab harapan para pelaku jasa konstruksi
di NTB,” kata Nurul

Hijah.

Nurul menekankan, para OPD di lingkup Pemprov NTB juga harus
konsisten menjalankan aturan yang telah ditetapkan oleh Gubernur NTB, melalui
Pergub ini. (LI)

“Ya kami mengapresiasi kebijakan Gubernur yang telah
menerbitkan Pergub ini. Kita juga bangga bahwa ini merupakan pertama kali di
Indonesia,” kata Wakil Ketua I Bidang Organisasi, Kelembagaan dan
Keanggotaan Gapensi NTB, Eddy Sophiaan, Kamis (18/7) di Mataram.

Edy memaparkan, Pergub ini menunjukan keberpihakan Gubernur
Zul atas nasib pengusaha lokal di NTB. Apalagi, tambah dia, hampir 90 persen dari
sekitar 3000 pengusaha konstruksi lokal NTB tergolong sebagai pengusaha kecil.

“Pergub ini menjadi pedoman bahwa pengusaha luar NTB
yang ikut tender proyek-proyek APBD lingkup Provinsi, wajib menggandeng
pengusaha lokal sebagai mitra pendukung,” katanya.

Menurut Edy, selama ini hal tersebut jarang sekali terjadi.
Para pengusaha luar NTB yang ikut tender dan mengerjakan proyek APBD NTB selama
ini berjalan sendiri, tanpa melibatkan pengusaha lokal.

Eddy menambahkan, dalam Pergub juga diatur bahwa perusahaan
luar NTB harus memiliki NPWP perusahaan cabang di NTB, sehingga benefit pajak
dari proyek yang didapatkan bisa masuk menjadi pendapatan daerah di NTB.

“Kalau dulu kan mereka kerja di NTB, dapat untung, tapi
pajaknya tidak masuk ke NTB. Nah Pergub ini mengatur agar pajak bisa dinikmati
juga di NTB,” tukasnya.

Dengan menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 20
Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui
Penyedia Lingkup Pemerintah Provinsi NTB, yang dinilai menjadi perlindungan
bagi masyarakat jasa konstruksi lokal, maka Gubernur Zul menjadi Gubernur
pertama di Indonesia yang mengeksekusi kebijakan turunan Permen PU PR nomor 7
tahun 2019 dan Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa
pemerintah.

Eddy menjelaskan, dengan Pergub ini maka ada ruang bagi
pelaku jasa konstruksi NTB meningkatkan kapasitasnya melalui kerjasama dengan
pelaku jasa konstruksi luar daerah.

“Pemprov NTB secara langsung mendukung kearifan lokal,
sesuai Undang Undang No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Ini yang sangat
kami apresiasi,” tukas Eddy.

Ia berharap para pengusaha konstruksi di NTB dan assosiasi
terkait bisa memanfaatkan peluang yang disiapkan pemerintah daerah ini dengan
mempersiapkan diri sebaik baiknya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.