Home General News SWI Ingatkan Masyarakat Waspada Investasi Bodong

SWI Ingatkan Masyarakat Waspada Investasi Bodong

0
SHARE
data satgas waspada investasi
Data Investasi Ilegal, dari Satgas Waspada Investasi.

Jakarta, LombokInsider.com – Capital Market Summit & Expo 2020 pada hari ke 4, Kamis 22 Oktober 2020 menggelar SEMINAR WASPADA INVESTASI dengan Narasumber: Tongam L Tobing, Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI).

Pada pemaparannya, Tongam menjelaskan, “Sepanjang 2020 terdapat 195 entitas investasi illegal, 75 entitas gadai illegal dan 820 entitas fintech peer-to-perr lending illegal. Kami minta masyarakat untuk lebih waspada terhadap investasi bodong,” jelasnya.

Berikut data temuan, yang dipaparkan:

    1.Data temuan investasi illegal Tahun 2020     (per September 2020):

  • 195 entitas investasi Ilegal,
  • 75 entitas gadai illegal,
  • 820 entitas fintech peer-to-perr lending illegal.
  1. Permasalahan Investasi Ilegal
  • Menjanjikan keuntungan tidak wajar dalam waktu cepat
  • Menjanjikan bonus dari perekrutan anggota baru “member get member”
  • Memanfaatkan tokoh masyarakat / tokoh agama/ Fublic Figure untuk menaik minat investasi
  • Klaim tanpa resiko (free risk)
  • Legalitas tidak jelas
  • Tidak memiliki izin
  • Memiliki izin kelembagaan tapi tidak punya izin usaha
  • Memiliki izin kelembagaan dan izin usaha namun melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izinnya.
Baca juga:  Tenggelam di Air Terjun Kalela, Gadis Ini Ditemukan Tewas

3. Penyebab masih maraknya investasi illegal

Penyebab Utama: Masyarakat mudah tergiur bunga tinggi, Masyarakt belum paham investasi, Kemudahan membuat penawaran investasi illegal

Dampak yang ditimbulkan: Menimbulkan ketidakpercayaan dan image negative terhadap produk keuangan, menimbulkan potensi instabilitas (korban yang cukup besar), mengganggu proses pembangunan

4. Modus Investasi Ilegal

  1. Kegiatan ECF Tanpa Izin : sesuai POJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity    Crowdfunding). Penyelenggara yang melakukan Equity Crowdfunding wajib memiliki izin OJK. Penyelenggara Equity Crowedfunding berbentuk badan hukum Indonesia, seperti Perseroan Terbatas atau Koperasi, bukan perorangan. Saat ini ada 3 ECF berizin OJK yaitu: Santara, Bizhare, Crowddana.
  1. Kegiatan Penasehat Investasi Tanpa Izin
  2. Penawaran Investasi dengan skema money game
  3. Duplikasi Website Perusahaan Berizin; Mengatasnamakan perusahaan berizin sehingga menimbulkan rasa percaya, Menggunakan logo instansi. Seakan-akan diawasi instansi terkait.
  1. Apa yang dilakukan Satgas Waspada Investasi
  1. Tindakan Preventif
  • Meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat
  • Memperkuat Satgas Waspada Investasi
  • Mewajibkan seluruh industry untuk segera mendapatkan izin  dari Otoritas
  • Meningkatkan peran Satgas Waspada Investasi di daerah untuk deteksi dini dengan merespon cepat Pengaduan Masyarakat Publikasi kegiatan investasi illegal untuk menciptakan tren jumlah investasi illegal menurun
  • Himbauan kepada masyarakat
  1. Tindakan Represif
  • Menangani investasi illegal sebelum banyak korban dengan   menghentikan aktivitas perusahaan investasi illegal
  • Mengumumkan investasi illegal kepada masyarakat melalu Siaran Pers
  • Mengajukan blokir website dan aplikasi secara rutin kepada Kemenkominfo
  • Memperkuat proses penegakan hukum bagi pelaku investasi illegal.
Baca juga:  Pengembangan Pasar Modal Indonesia: Apresiasi BEI untuk Negeri di Tahun Kebangkitan Investor Ritel Dalam Negeri

Informasi terkait Waspada Investasi di Nusa Tenggara Barat, disampaikan oleh Tongam L Tobing (Ketua Satgas Waspada Investasi) pada acara Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2020.

Baca juga:

Setelah Mataram dan Lotim, ICSB NTB Tebar Virus Kewirausahaan di Sumbawa

Gubernur Zulkieflimansyah Kagumi Tata Kelola Pesantren Alam Sayang Ibu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.