Home General News PK Nuril Ditolak, Komnas Perempuan: MA Gagal Hadirkan Keadilan Bagi Korban Kekerasan...

PK Nuril Ditolak, Komnas Perempuan: MA Gagal Hadirkan Keadilan Bagi Korban Kekerasan Seksual

73
0
SHARE

Jakarta, LombokInsider.com – Hasil pemantauan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
(Komnas Perempuan), telah menemukan bahwa Pelecehan Seksual sebagai salah satu
jenis kekerasan seksual tidak hanya terjadi secara fisik, melainkan juga non
fisik. Temuan tersebut muncul dari kasus-kasus yang diadukan langsung ke Komnas
Perempuan dan ke berbagai lembaga pengada-layanan di Indonesia.

Pelecehan seksual non fisik diantaranya adalah intimidasi,
ancaman, dan ujaran yang bersifat seksual baik secara langsung ataupun
menggunakan media sosial, yang berakibat pada kerugian/penderitaan korban (rasa
terhina dan direndahkan martabat kemanusiaannya). Dampak psikis tersebut dengan
serta merta dapat mempengaruhi kondisi fisik korban, bahkan dapat berlanjut
kepada dampak secara ekonomi dan sosial, jika korban tidak dipulihkan.

Hanya sedikit korban yang berani melaporkan bentuk kekerasan
seksual ini, karena minimnya perlindungan hukum dan masih kuatnya budaya yang
menempatkan pelecehan seksual sebagai sebuah kewajaran. Situasi ini menyebabkan
korban pelecehan seksual (terutama non fisik) rentan dikriminalkan atas
upayanya mengungkap kejahatan.

Baiq Nuril (BN) adalah salah satu korban yang dimaksudkan di
atas. BN mencoba dan berupaya keras mencari keadilan atas pelecehan seksual
yang dialaminya, termasuk dalam hal ini merekam pelecehan seksual yang
dilakukan terhadap dirinya, karena dia tahu untuk melaporkan tindakan kekerasan,
dibutuhkan pembuktian, apalagi jika pelaku memiliki kekuasaan dan berkuasa atas
dirinya. Ketika rekaman tersebut disebarluaskan oleh pihak lain yang
menjanjikan membantu BN mengadukan pelecehan seksual yang dialaminya ke DPR, BN
dilaporkan melanggar UU ITE. Sementara pihak lain yang menyebarluaskan rekaman
tersebut, tidak dilaporkan.

Meski pengadilan tingkat pertama menyatakan BN tidak
bersalah, namun Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia menetapkan BN bersalah
dan menghukumnya dengan penjara 6 bulan dan denda 500 juta rupiah. Permohonan
Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan BN-pun harus kandas, ditolak oleh lembaga
peradilan tertinggi di Indonesia itu.

Meski menghargai keputusan MA sebagai kewenangan peradilan
yang tidak boleh di intervensi, Komnas Perempuan menyesalkan tidak digunakannya
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 (PERMA 3/2017) tentang Pedoman
Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dalam menjatuhkan putusan
kasasi dan menolak Peninjauan Kembali kasus BN ini. Padahal, PERMA 3/2017
adalah sebuah langkah maju dalam sistem hukum di Indonesia dalam mengenali
hambatan akses perempuan pada keadilan. PERMA ini adalah sebuah langkah
afirmasi dalam menciptakan kesetaraan (seluruh warga negara) di hadapan hukum.

Komnas Perempuan juga menyesalkan POLRI (dalam hal ini POLDA
NTB) atas dihentikannya penyidikan kasus perbuatan cabul yang dilaporkan BN,
karena ketidakmampuan menerjemahkan batasan perbuatan cabul dalam KUHP ke dalam
penyidikan kasus BN ini. Ketika POLRI hanya memahami perbuatan cabul seharusnya
perbuatan yang dilakukan dengan kontak fisik, maka korban dari kasus-kasus
kekerasan seksual, terutama pelecehan seksual non fisik, tidak akan pernah
terlindungi.

Pengabaian atas penggunaan PERMA 3/2017 oleh Mahkamah Agung dan
ketidakmampuan POLRI dalam mengenali pelecehan seksual non fisik sebagai bagian
dari perbuatan cabul, telah mengakibatkan hilangnya hak konstitusional seorang
perempuan warga negara Indonesia untuk mendapatkan perlakuan yang sama di
hadapan hukum. Kondisi ini juga disebabkan keterbatasan sistem hukum dalam
mengenali kekerasan seksual sehingga memberikan peluang untuk mengkriminalkan
perempuan korban kekerasan seksual.

Keterbatasan sistem hukum ini bukan saja dari sisi materil
tetapi juga formil (Hukum Acara) sebagai standar yang harus dijalankan
peradilan, sejak dari penerimaan laporan hingga persidangan. Termasuk dalam hal
ini, keterbatasan sistem pembuktian dan ketersediaan sumber daya yang memadai
bagi penghapusan diskriminasi hukum di Indonesia. Tampak adanya kedangkalan
pemahaman konsep hukum yang seharusnya memberikan perlindungan atas
kompleksitas pola-pola kekerasan seksual yang menyasar khususnya kepada
perempuan.

BN adalah korban berlapis dari kekerasan seksual yang
dilakukan atasannya dan dari ketidakmampuan negara melindunginya. Kriminalisasi
pada BN menjadi preseden buruk bagi hilangnya rasa aman bagi perempuan dan
absennya negara dalam melindungi perempuan korban kekerasan seksual, khususnya
pelecehan seksual.

Untuk itu Komnas Perempuan meminta:

1. DPR RI dan Pemerintah untuk segera membahas dan mensahkan
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dengan memastikan ke sembilan jenis
kekerasan seksual termasuk Pelecehan Seksual dalam RUU tersebut tetap dapat
dipertahankan;

2. Presiden RI untuk memberikan Amnesti kepada BN sebagai
langkah khusus sementara atas keterbatasan sistem hukum pidana dalam melindungi
warga negara korban dari tindakan kekerasan seksual (belum memberikan
kesetaraan perlindungan), sebagaimana prinsip afirmasi yang dimungkinkan dalam
Konstitusi dan prinsip due dilligence yang ada dalam Konvensi Penghapusan
segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang telah diratifikasi
oleh Indonesia pada tahun 1984;

3. Hakim Pengawas Mahkamah Agung (MA) mengoptimalkan fungsi pengawasan
atas pelaksanaan PERMA 3/2017 di lingkup pengadilan, sejak dari pengadilan
tingkat pertama sampai dengan MA;

4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia (KPPPA) dan Dinas PPPA setempat mengupayakan pemulihan dan
pendampingan kepada BN, khususnya kepada keluarga dan anak-anaknya yang masih
kecil;

5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
(Kemendikbud) untuk mengeluarkan kebijakan zero tolerance kekerasan seksual
termasuk pelecehan seksual di lingkup Kemendikbud; dan merekomendasikan kepada
para pendidik pada institusi formal dan non formal untuk meningkatkan edukasi
pencegahan kekerasan seksual. (LI)

Sumber: Komnas Perempuan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.