Home General News Perda Tidak Berjalan Maksimal, HPI NTB Temui Sat Pol PP

Perda Tidak Berjalan Maksimal, HPI NTB Temui Sat Pol PP

0
SHARE
Perda Tidak Berjalan Maksimal, HPI NTB Temui Sat Pol PP
Perda Tidak Berjalan Maksimal, HPI NTB Temui Sat Pol PP.

Mataram, LombokInsider.com – Sejumlah anggota DPD HPI NTB dari unsur Kepala Biro Hukum, Satgas Etik dan Ketua Dewan Pewakilan Cabang mendatangi Kepala Satuan (Kasat) Pol PP Provinsi NTB untuk melakukan kegiatan hearing terkait implementasi Peraturan Daerah (Perda) Pramuwisata no. 4 tahun 2016 yang dianggap belum maksimal penerapannya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Biro Hukum HPI NTB Michael Ansori, SH mengajak semua elemen terkait untuk melakukan pembenahan.

“Terkait dengan implementasi Perda yang masih kurang maksimal, maka di era Pandemi ini kita manfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk berbenah, sehingga pada saat Pandemi berlalu, kita sudah benar benar siap dengan segala hal,” kata Michael.

Michael kemudian menyinggung ketidakseriusan pemerintah dalam menerapkan aturan yang telah disepakati tersebut. Disisi lain, HPI telah bekerja maksimal melakukan sosialisasi.

“Semenjak Perda ini di ketok dan dijadikan sebagai regulasi, dalam hal menertibkan pramuwisata dari 2016 hingga saat ini hanya baru sekali Pol PP bersama HPI NTB melakukan penindakan. Adapun di tataran sosialisasi kami dari asosiasi pramuwisata telah melakukan secara maksimal,” tutupnya.

Baca juga:  Limbah Pertanian Melimpah, di NTB Akan Dibangun Perusahaan Pakan Ternak

Sementara itu, Ketua DPC HPI Lombok Tengah, Syamsul Bahri menyoroti kunjungan pemerintah ke Lombok beberapa waktu lalu yang tidak menggunakan jasa Pemandu Wisata.

Kedepan Ia berharap agar pemerintah, ASN maupun BUMN yang melakukan kunjungan ke Pulau Lombok agar menggunakan jasa Pemandu Wisata.

“Melakukan kunjungan kerja atau studi banding, apapun nama hajatannya, idealnya saat berkunjung harus menggunakan jasa guide,” kata Syamsul.

Pria yang aktif sebagai aktivis tersebut berasalan, kunjungan yang dilakukan oleh pemerintah, ASN dan BUMN menggunakan uang negara, oleh karena itu, tidak ada alasan untuk tidak menggunakan jasa Pemandu Wisata.

“Pasalnya semua kegiatan-kegiatan resmi mereka di danai oleh negara yg bersumber dari pajak rakyat, sehingga mereka tidak ada alasan untuk tidak menggunakan jasa kami,” tutupnya.

Dalam kesempatan itu, Kasat Pol PP NTB, Tribudi Prayitno menyampaikan bahwa kasus Perusahaan Otobus (PO) bus yang tidak menggunakan jasa pemandu wisata, atau oknum-oknum yang melakukan kegiatan guiding tanpa memiliki ijin tersebut memang sudah menjadi problem klasik dan tidak pernah ada penyelesaiannya. Namun Ia mengakui, bahwa penindakan Perda tersebut merupakan bagian dari tugasnya.

Baca juga:  Masih Zona Merah, Kota Mataram Jadi Fokus Penanganan Covid-19 di NTB

“Penindakan Perda itu adalah tugas kami, dan saat ini ada sekitar 47 Perda yang menjadi konsentrasi kami, termasuk disitu Perda Pramuwisata no. 4 tahun 2016,” jelas Yiyit, sapaan akrabnya.

Ia menambahkan, kedepan pihaknya akan mengambil langkah nyata dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan berkoordinasi langsung bersama instansi terkait dilingkup Provinsi NTB.

“Kedepan kita akan melakukan koordinasi lagi dengan leading sektor yang berkepentingan seperti Dinas Pariwisata (Dispar), Dinas Perhubungan (Dishub) NTB, dan biro hukum untuk membahas secara teknis seperti apa kerja sama yang bisa kita lakukan untuk menindak para PO bus nakal, atau oknum pramuwisata yang tidak berlisensi sesuai dengan regulasi yang ada, bila perlu kepolisian dalam hal ini polisi pariwisata kita libatkan,” tegas Mantan Kepala Dinas Kominfotik NTB ini Kamis (18/3). (LI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.