Home General News Pemprov NTB Tegaskan Kebijakan Penanganan Gempa di KLU Terus Dilakukan

Pemprov NTB Tegaskan Kebijakan Penanganan Gempa di KLU Terus Dilakukan

33
0
SHARE

Mataram, LombokInsider.com – Gubernur NTB memastikan kebijakan penanganan pascagempa di NTB tetap
dilakukan secara proporsional, dengan memerhatikan semua daerah yang terdampak.
Setiap daerah terdampak gempa, biasanya langsung dikunjungi oleh Gubernur NTB
langsung dalam kesempatan pertama.

Hal itu disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokoler Setda
NTB, Najamuddin Amy, S.Sos, MM, Senin (29/7). Pernyataan ini disampaikan
terkait keluhan sejumlah kalangan yang mempersepsikan Gubernur kurang
memperhatikan warga korban gempa di KLU.

Najamuddin menegaskan, saat ini Gubernur hampir tidak pernah
berhenti mengunjungi daerah-daerah di NTB, termasuk KLU.

“Kalaupun ada agenda Gubernur yang berkeliling dengan
mengendarai motor, itu merupakan salah satu kreativitas Gubernur merangkul berbagai
elemen masyarakat sembari melihat langsung warga NTB di daerah yang
dikunjungi,” ujar Najamuddin.

Ia menegaskan, saat gempa melanda KLU dan Lombok Timur,
Minggu, 17 Maret 2019 lalu, di hari yang sama Gubernur langsung datang dan
menyapa warga korban bencana di kedua daerah tersebut.

“Ini merupakan upaya Gubernur untuk memberikan sentuhan
moril dan material kepada korban gempa. Kalau ada daerah yang belum sempat
didatangi, ya itu bukan berarti tidak diperhatikan,” tegasnya.

Menurut Najamuddin, dalam berbagai kesempatan, Gubernur
tetap mendorong proses pemulihan pascabencana tetap dilakukan. Berbagai upaya
prosedural, juga terus diupayakan oleh Gubernur.

Misalnya, pada Januari 2019 lalu, Gubernur dan Wakil
Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla atau
JK di Kantor Wapres, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Gubernur memperjuangkan agar
warga korban gempa diberi kemudahan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi
pascagempa NTB.

“Kalau bisa Pemerintah Daerah diberikan fleksibilitas
agar lebih banyak jenis rumah yang boleh dibangun,” ungkap Gubernur di
hadapan Wapres JK, seperti dilansir Kompas.com.

Gubernur mengutarakan, saat ini banyak masyarakat NTB yang
terdampak gempa, membangun rumah dengan bahan-bahan lokal. Seperti rumah berdinding
anyaman bambu yang menurut masyarakat NTB juga termasuk tahan gempa.

Sementara itu, Wagub menyampaikan, sejumlah kendala lapangan
terkait rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB. Pertama, terbatasnya jumlah
fasilitator.

Menurut dia, dana bantuan pemerintah pusat yang ditransfer
ke daerah tidak dapat dicairkan atau mengendap jika jumlah fasilitator masih
kurang.

“Saat ini, sekitar 44.000 rumah rusak berat di
Kabupaten Lombok Utara. Sementara fasilitator hanya 100 orang. Maka, kami butuh
1.400 orang fasilitator lagi untuk pencairan dana bantuan,” jelas Ummi
Rohmi, panggilan akrab Wagub NTB.

Hal kedua yang disampaikan Rohmi terkait pencairan dana yang
dilakukan dua tahap. Dia meminta pencarian dana hendaknya dilakukan sekaligus.

“Mohon jangan ada pencairan 50 persen – 50 persen,
sebab menyebabkan urusan administrasinya juga dua kali,” ucap dia.

Selain upaya tersebut, Pemprov NTB dan jajarannya juga terus
menerus melakukan upaya secara langsung maupun tidak langsung. Namun, Najamuddin
menyerukan bahwa proses ini membutuhkan kerjasama semua pihak.

“Mari kita tidak saling menyalahkan. Yakinlah bahwa
Gubernur dan Wagub bersama jajarannya terus berupaya memastikan semua elemen
masyarakat di berbagai daerah bisa mendapatkan sentuhan kebijakan yang
dibutuhkan,” pungkasnya. (LI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.