Home General News Pemprov NTB Layak Raih WTP, Ini Penjelasan BPK Perwakilan NTB

Pemprov NTB Layak Raih WTP, Ini Penjelasan BPK Perwakilan NTB

173
0
SHARE

Mataram, LombokInsider.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi NTB dan Sepuluh (10) Kabupaten dan Kota se-NTB Tahun Anggaran (TA) 2018, dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan NTB yang diserahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB, di Ruang Sidang Utama DPRD NTB, Kamis (23/5).

Terkait hal tersebut, Kepala Perwakilan BPK NTB, Hery
Purwanto, mengungkapkan pemberian opini WTP tersebut memang layak diterima
Pemerintah Provinsi NTB, karena dari hasil penilaian BPK terhadap kewajaran
dalam Laporan Keuangannya, sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah
(SAP), Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan serta kecukupan pengungkapan.

“Jika temuannya melebihi batas toleransi, maka akan
mempengaruhi pemberian opini. Pada tingkat provinsi seperti NTB yang memiliki
APBD sekitar Rp5 Triliun, maka batas toleransinya pada angka Rp250 Miliar. Jadi
jika ada temuan diatas batas toleransi tersebut, baru akan mempengaruhi opini.
Akan tetapi jika nilai temuannya masih kurang dari batas toleransi, maka dia
tidak akan mempengaruhi pemberian opini sehingga opininya tetap WTP,” jelas
pria kelahiran Purwodadi 1971 ini, pada Media Workshop di kantor BPK Perwakilan
NTB, Senin (27/5).

Sementara ketika ada temuan, lanjutnya, maka batasan
toleransi yang menjadi standar kesepakatan akuntan di BPK untuk menentukan
opini apakah masuk kedalam kategori WTP atau WDP, diukur sesuai dengan jumlah
APBD masing-masing Pemda.

Senada dengan Hery, Kepala Sub Direktorat NTB II BPK
Perwakilan NTB, Ahmad Fauzi Amin, mengatakan pemberian opini BPK terhadap LHP
LKPD Pemda sangat bergantung pada empat kriteria penilaian salah satunya adalah
SAP atau Standar Akuntansi Pemerintah.

Menurutnya, apabila penyajian LKPD sudah sesuai dengan SAP,
SPI, Kecukupan Pengungkapan dan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
maka akan dinilai  wajar, namun
jika LKPD disajikan tidak sesuai dengan kriteria diatas maka akan diukur
berdasarkan aspek materialitas penyajian berdasarkan hasil penelusuran atau
pemeriksaan  BPK.

“Jika penyajiannya sesuai maka dinilai wajar. Namun jika
sebaliknya maka akan jadi temuan. Temuan-temuan ini yang nantinya akan
disatukan dengan angka-angka yang tertera, kemudian dibandingkan dengan nilai
atau tingkat materialitas yang ditetapkan untuk menjadi dasar penilaian
berdasar keilmuan. Apabila angka atau nilai temuan melebihi tingkat atau nilai
materialitas, maka akan berpengaruh terhadap pemberian opini, begitu juga
sebaliknya. Setiap Pemda Kabupaten/Kota itu punya tingkat atau nilai
materialitas yang berbeda-beda bergantung pada besaran nilai APBD yang
dikelolanya,” tegas Fauzi.

Diketahui dari hasil pemeriksaan BPK, Pemprov dan 10
Kabupaten/Kota yang ada di NTB menerima opini WTP, meski terdapat belasan temuan
baik SPI maupun kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang ada. BPK hanya
memberikan rekomendasi untuk memperbaiki laporan keuangan dan mengembalikan
kelebihan pembayaran kepada kas daerah. (LI/AA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.