Home General News Pascagempa Hingga Maret 2019, Persentase Penduduk Miskin di NTB Turun Tipis

Pascagempa Hingga Maret 2019, Persentase Penduduk Miskin di NTB Turun Tipis

12
0
SHARE

Mataram, LombokInsider.com – Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB,
persentase penduduk miskin terhadap total penduduk atau P0 di NTB pada Maret
2019 sebesar 14,56 persen. Angka ini menurun 0,07 persen poin dibanding
September 2018 yang sebesar 14,63 persen. Pemerintah Provinsi NTB merespon
laporan BPS tersebut dengan menyebut bahwa Pemerintah Provinsi NTB selama ini
memang tetap konsen pada upaya-upaya untuk menurunkan angka kemiskinan di
daerah ini.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB Najamuddin
Amy, S.Sos, MM saat menghadiri undangan rilis di BPS NTB, Senin (15/07)
mengatakan, Provinsi NTB pascagempa sering diasumsikan dengan daerah yang
terpuruk dari sejumlah sektor, salah satunya terkait kemiskinan. Namun
berdasarkan perhitungan yang dilakukan BPS NTB dari September 2018 – Maret
2019, persentase penduduk miskin terhadap total penduduk di NTB justru menurun
meskipun tipis.

Pendekatan kebutuhan dasar untuk menghitung kemiskinan
adalah kebutuhan dasar makanan dan kebutuhan dasar non makanan. Terkait dengan
hal ini, masyarakat NTB pascagempa banyak menerima bantuan makanan dan non
makanan dari berbagai kalangan, sehingga terhindar dari kekurangan makanan yang
bisa berpengaruh pada naiknya angka kemiskinan.

“Kita memiliki daya tahan. Karena pasokan makanan dan non
makanan selama pascagempa tetap mengalir dari banyak pihak. Sehingga angka 0,07
persen ini harus disikapi sebagai optimisme kita. Saat kita terpuruk pun kita
masih bertahan di angka 0,07 persen poin itu,” kata Najamuddin Amy.

Kabid Statistik Sosial BPS Provinsi NTB, Arrief Chandra
Setiawan S.ST, M.Si dalam rilisnya mengatakan, selama September 2018 – Maret
2019, garis Kemiskinan naik sebesar 3,03 persen, yaitu dari Rp 373.566,- per
kapita per bulan pada September 2018 menjadi Rp 384,880,- per kapita per bulan
pada Maret 2019.

“Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh
lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Pada Maret 2019,
komoditi makanan menyumbang sebesar 74,54 persen pada garis kemiskinan,” kata
Arrief.

Jumlah penduduk miskin di Provinsi NTB pada Maret 2019
tercatat sebesar 735,960 orang (14,56 persen). Pada September 2018, jumlah
penduduk miskin di NTB sebesar 735,620 orang (14,63 persen). Memang terlihat
angka kemiskinan naik tipis 340 orang selama periode tersebut karena adanya
penambahan jumlah penduduk. Namun jika dilihat dari persentase penduduk miskin
terhadap total penduduk selama periode September 2018 – Maret 2019 yaitu ada
penurunan sebesar 0,07 persen poin.

Pada periode September 2018 – Maret 2019, Indeks Kedalaman
Kemiskinan (P1) di NTB mengalami penurunan dari dari 2,380 pada September 2018
menjadi 2,327 pada Maret 2019. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran
penduduk miskin di NTB cenderung mendekati garis kemiskinan. Kemudian Indeks
Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami penurunan dari 0,551 pada September
2018 menjadi 0,478 pada Maret 2019. Ini berarti kesenjangan diantara penduduk
miskin semakin mengecil.

Adapun distribusi persentase kemiskinan di 34 provinsi
se-Indonesia dari nilai yang paling tinggi ke nilai paling rendah, Provinsi NTB
berada diurutan ke 8 tertinggi setelah Provinsi Papua, Papua Barat, NTT,
Maluku, Gorontalo, Aceh dan Bengkulu. Adapun secara nasional, angka kemiskinan
berada di angka  9,41 persen. 

Ada beberapa faktor yang membuat kondisi NTB tetap bertahan
pascabencana, salah satunya karena inflasi yang terus terjaga. Catatan BPS NTB,
inflasi di daerah ini dari September 2018 ke Maret 2019  tetap terkendali di angka 1,32 persen.
Jika angka inflasi tetap terkendali kedepannya, maka jumlah penduduk yang
miskin akan tetap bisa dikurangi.

Selanjutnya yang membuat NTB tetap bertahan yaitu Nilai Tukar Petani (NTP) yang berada di atas angka 100. Dari September 2018 – Maret 2019, angka NTP naik dari 109,76 menjadi 110,46. “Artinya kesejahteraan masyarakat petani, terutama di pedesaan meningkat, sehingga secara otomatis penduduk miskin akan tertahan,” kata Arrief.

Faktor selanjutnya yang membuat persentase penduduk miskin berkurang karena Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT di NTB turun sebesar 0,45 persen dari Agustus 2018 – Februari 2019. “Faktor tersebut bisa menjadi daya ungkit agar persentase penduduk miskin di Provinsi NTB itu turun,” katanya.

Adapun faktor yang menghambat penurunan angka kemiskinan kata Arrief, salah satunya bantuan program Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). BPNT di NTB turun sebesar 1 persen dari tahun 2018 ke 2019. Angka tersebut juga berpengaruh. Jika BPNT diberikan kepada yang berhak atau semuanya tepat sasaran, program itu bisa menyumbang penurunan kemiskinan sebesar 0,6. “ Itu menjadi salah satu faktor kenapa penurunanya kok sedikit. Bisa kita seharusnya menurunkan angka kemiskinan lebih tinggi.,” katanya.

Terkait dengan Gini Ratio, pada Maret 2019, tingkat
ketimpangan pengeluaran penduduk NTB yang diukur oleh Gini Ratio tercatat
sebesar 0,379. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,011 poin jika
dibandingkan dengan Gini Ratio September 2018 yang sebesar 0,391. Sementara itu
jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2018 yang sebesar 0,372, Gini Ratio
Maret 2019 naik tipis sebesar 0,007 poin.

Distribusi Gini Ratio 34 provinsi se-Indonesia, dari nilai
yang paling tinggi ke nilai paling rendah, maka Provinsi NTB berada diurutan ke
9 tertinggi yaitu 0,379. Angka ini lebih rendah daripada Gini Ratio secara
nasional yang berada di angka 0,382. “Kita masih berada di bawah angka
nasional. NTB masih untung karena secara nasional yaitu 0,382,” kata Najamuddin
Amy. (LI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.