Home General News Muhanan: SK Gubernur Soal BAZNAS Tidak Cacat Hukum

Muhanan: SK Gubernur Soal BAZNAS Tidak Cacat Hukum

0
SHARE
Pengamat Hukum dan Advokat NTB, Muhanan, SH.

Mataram, LombokInsider.com – Pengamat hukum dan Advokat NTB, Muhanan, SH menilai protes surat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dilayangkan kepada Gubernur, Zulkieflimansyah menjadi ranah adminitrasi Tata Usaha Negara (TUN).

“Saya melihat, ini soal kewenangan saja. Dimana aturan memperbolehkan, bahwa pengangkatan dan pemberhentian ketua dan pengurus Baznas provinsi menjadi kewenangan Gubernur. Peraturan Baznas (Perbaznas) juga bilang begitu,” kata, Muhanan, menyikapi surat protes Baznas pusat, baru baru ini.

Ia menegaskan, jika yang dituntut mengenai pelanggaran aturan dalam penerbitan SK Gubernur, maka rananya menjadi administrasi tata usaha. Kalau salah, SK Gubernur bisa ditinjau ulang. Itupun jika melalui putusan TUN tadi.

Muhanan juga melihat tidak ada unsur pidana dalam kasus SK BAZNAS ini. Berbeda jika ada rekayasa, pemalsuan, pemberian keterangan bohong dan lain lain. Apalagi, rekomendasi nama serta calon ketua BAZNAS di seleksi melalui Panitia Seleksi (Pansel) tersendiri.

“Pasal 3 ayat 1 Perbaznas Nomor 1 tahun 2019 menerangkan bahwa Gubernur bisa mengangkat dan memberhentikan ketua dan pengurus BAZNAS setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan BAZNAS pusat. Pertimbangan beda dengan rekomendasi. Boleh diikuti boleh tidak,”ujarnya.

Baca juga:  Setahun Buron, Pelaku Kasus Curanmor Berhasil Dibekuk

Ia menilai masalah hukum sebaiknya tidak salah disampaikan keruang publik. Apalagi memfonis. Pemberitaan juga harus berimbang. Melihat dasar serta aspek legal klarikasi pemerintah, agar kepentingan tidak terkesan dicampur adukkan.

“Wajar saja BAZNAS pusat merasa perlu mengajukan klarifikasi kepada Gubernur. Hanya saja, jika berkenaan masalah hukum sebaiknya diungkap berdasarkan fakta hukum. Misalnya jika dituduh cacat hukum, maka lampirkan hukum apa yang dilanggar serta pasal berapa, agar lebih jelas,”terangnya.

Menurutnya, Gubernur NTB menerbitkan SK serta kebijakan mesti bersandarkan aturan. Dasar hukumnya jelas. Jika ada surat protes maka perlu ada klarifikasi. Jadi, kata dia, sebaiknya semua pihak menahan diri dan melihat masalah ini dari dua sisi. Tidak parsial.

Baca juga:

Gubernur Zulkieflimansyah Kagumi Tata Kelola Pesantren Alam Sayang Ibu

Masalah Lahan Sirkuit Mandalika, Komnas HAM dan Pemerintah Serta Masyarakat akan Duduk Bersama

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.