Home General News Kontroversi Legalisasi Investasi Miras Oleh Pemerintah

Kontroversi Legalisasi Investasi Miras Oleh Pemerintah

0
SHARE
Ilustari: Minuman keras mengandung Etanol yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran

Mataram, LombokInsider.com – Pemerintah akhirnya melegalkan investasi minuman keras (miras) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomer 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal dan investasi.

Aturan tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang terdapat dalam lampiran III Perpres Nomor 10 Tahun 2021 nomer 31, 32, dan 33 yang mengatur industri minuman keras yang mengandung alkohol, alkohol anggur, dan malt terbuka untuk penanaman modal baru di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua dengan memperhatikan budaya serta kearifan setempat.

Namun pelegalan tersebut mendapat penolakan dari sejumlah pihak. Ketua Umum  MUI KH Miftahul Akhyar misalnya berpendapat, bahwa minuman keras dilarang semua agama. Ia mencontohkan dampak buruk dari minuman keras di negara-negara yang memperbolehkan miras.

”Secara pribadi wong miras itu sudah diharamkan, semua agama itu mengharamkan. Apalagi negara-negara miras banyak orang tergeletak di pinggir-pinggir jalan,” ujar Miftahul.

Baca juga:  Tegas, Gus Miftah: Masih Banyak Usaha Halal yang Bisa Dilakukan!

Sementara itu, anggota komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah meninjau kembali Perpres Nomer 10 tahun 2021 tersebut. Menurutnya, industri  miras lebih banyak kerugiannya daripada manfaatnya.

“Harus di review dan dikaji serius. Saya yakin betul bahwa manfaat dari investasi dalam industri miras sangat sedikit. Sementara mudaratnya sudah pasti lebih banyak.” kata Saleh dikutip dari laman resmi DPR (2/3/21).

Sebelumnya, Kepala BKPM Bahlil Lahadia berpendapat Perpres tersebut secara kesuluruhan dapat  mendorong investasi yang berdaya saing, sekaligus sebagai pengembangan bidang usaha prioritas.

“Kalau dibandingkan dengan Perpres Nomer 44 tahun 2016, ada 515 bidang usaha yang tertutup. Artinya, dia lebih ke orientasi pembatasan bidang usaha. Dengan Perpres yang baru kita ubah cara pikirnya. Lebih berdaya saing dan mendorong pengembangan bidang usaha prioritas.” katanya sebagaimana di kutip dari Merdeka.com. (LI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.