Home General News Kepala BNPB Puji Kinerja Pemprov NTB Terkait Penanganan Pasca Gempa

Kepala BNPB Puji Kinerja Pemprov NTB Terkait Penanganan Pasca Gempa

39
0
SHARE

Mataram, LombokInsider.com – Gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak 29 Juli 2018 yang
lalu telah mengakibatkan ratusan ribu bangunan rumah warga mengalami rusak,
baik rusak berat, rusak sedang ataupun rusak ringan. Puluhan fasilitas umum,
rumah ibadah dan perkantoran juga terkena dampak dari gempa bumi Lombok
Sumbawa.

Sehari pasca gempa bumi pertama di NTB, Presiden Republik
Indonesia Ir. Joko Widodo datang langsung ke lokasi terdampak gempa. Presiden
kemudian memerintahkan kepada menteri terkait termasuk juga kepala BNPB, TNI
dan Polri untuk segera membantu mempercepat penanganan gempa bumi yang juga
menelan banyak korban jiwa ini.

“Dari sejak awal penanganan dampak gempa bumi di NTB sampai
dengan saat ini, progressnya luar biasa. Ini patut untuk kita berikan apresiasi
khususnya kepada Pemerintah Provinsi NTB,” jelas Kepala BNPB Letjen Doni
Monardo dalam pidatonya saat membuka Lokakarya Nasional Shelter dan Pemukiman,
Selasa (20/8) di Ballroom Rinjani Hotel Lombok Raya Mataram.

Lebih lanjut, mantan Komandan Jenderal Kopassus ini
menyampaikan, NTB bisa menjadi contoh dan tempat belajar bagi daerah-daerah
lain di Indonesia ataupun mancanegara dalam penanganan bencana.

“NTB harus mau berbagi kepada daerah atau negara lain dalam
hal mempercepat penanganan bencana gempa bumi ini. Harus ada buku juga yang
dibuat terkait dengan strategi dan langkah NTB dalam menangani bencana supaya
bisa dipelajari oleh daerah lain yang mengalami bencana yang sama,” jelasnya.

Dibalik cepatnya penanganan gempa bumi di NTB, lanjut
Pencetus Citarum Harum ini, tentu ada banyak sekali pihak yang terlibat mulai
dari pemerintah, TNI/Polri, LSM, dan tak terkecuali para relawan.

“Relawan ini merupakan manusia super karena kesiapannya
berkorban untuk membantu orang lain,” jelasnya.

Presiden RI, lanjut Jendral Doni, melalui Kementerian
Keuangan RI telah mengucurkan lebih dari Rp5 Triliun untuk membantu percepatan
proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa Lombok Sumbawa.

“Melalui lokakarya ini, kami berharap akan dapat melahirkan
rumusan-rumusan yang baik untuk menjadi pedoman dalam penanganan kebencanaan di
Indonesia,” ungkapnya.

Selain itu, Menteri Sosial RI yang diwakili oleh Dirjen
Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Dr. Harry Hikmat menyampaikan,
bahwa dalam penanganan bencana itu penting untuk melibatkan masyarakat.

“Keterlibatan masyarakat dalam menangani bencana ini efektif
sekali dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan pengetahuan serta kepekaan
masyarakat dalam menghadapi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi,”
jelasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi
Djalilah dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih yang
sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu NTB sehingga
penanganan pasca gempa bumi Lombok Sumbawa dapat berjalan lancar.

“Kami sampaikan ucapan terimakasih atas segala dukungan dan
bantuan dari semua pihak termasuk juga relawan yang telah membantu mempercepat
proses rehab rekon di NTB,” ucap wagub.

Dalam paparannya, wagub yang akrab disapa Umi Rohmi ini juga
menjelaskan, sampai dengan saat ini, jumlah rumah tahan gempa yang telah
terbangun sebanyak 65.922 unit sedangkan yang dalam progress sebanyak 104.869
unit.

“Dengan pendampingan dari 3.496 fasilitator, progress
rehab-rekon pasca gempa bumi Lombok Sumbawa terus mengalami kemajuan,”
jelasnya.

Lebih lanjut Ketua BKOW NTB ini menjelaskan, pembentukan
Pokmas dalam pembangunan rumah warga terdampak gempa bumi ini sejauh ini cukup
baik dalam mempercepat proses rehab rekon.

“Dibentuknya Pokmas sebelum mulai pengerjaan pembangunan rumah
bagi warga terdampak gempa cukup efektif dalam mempercepat proses rehab rekon.
Meski demikian, dalam penanganan kebencanaan yang lain, skema Pokmas ini bisa
jadi kurang efektif sehingga perlu skema lain seperti kontraktual yang langsung
berhubungan antara pemerintah dengan pihak ketiga,” jelasnya.

Sampai dengan 19 Agustus 2019, lanjut Wagub, Pokmas yang
sudah terbentuk sebanyak 5.198 untuk Pokmas kategori Rusak Berat, 1.256 untuk
Pokmas kategori Rusak Sedang, dan 3.009 Pokmas untuk kategori Rusak Ringan.

Lokakarya Nasional Shelter dan Permukiman digelar oleh
Kementerian Sosial Republik Indonesia bekerjasama dengan International
Federation Red Cross (IFRC) mengangkat tema “Mendukung Masyarakat Bertransisi
Secara Aman, Nyaman, Bermartabat, dan Berpusat Pada Masyarakat”.

Sejumlah lembaga peserta lokakarya di antaranya Kementerian
PUPR, Afghan Red Crecsent Society, American Red Cross, Badan Amil Zakat
Nasional Tanggap Bencana, International Organitation for Migration (IOM), Mercy
Corps Indonesia, UNDP, UNFPA, UNICEF dan sejumlah lembaga atau instansi
pemerintahan dan LSM baik dalam dan luar negeri. (LI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.