Home General News Gejolak Politik Tak Terbendung, Mengapa Omnibus Law Menuai Penolakan?

Gejolak Politik Tak Terbendung, Mengapa Omnibus Law Menuai Penolakan?

0
SHARE
penolakan omnibus law
Ribuan buruh dan mahasiswa turun ke jalan melakukan aksi menolak Omnibus Law yang telah disahkan DPR RI dan Pemerintah pada 5 Oktober lalu. Seruan aksi ini ditenggarai oleh BEM Seluruh Indoensia (BEM SI) di seluruh wilayah Indonesia tak terkecuali di Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Kamis (8/10/20) yang lalu.

Mataram, LombokInsider.com – Ribuan buruh dan mahasiswa turun ke jalan melakukan aksi menolak Omnibus Law yang telah disahkan DPR RI dan Pemerintah pada 5 Oktober lalu. Seruan aksi ini ditenggarai oleh BEM Seluruh Indoensia (BEM SI) di seluruh wilayah Indonesia tak terkecuali di Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Kamis (8/10/20) yang lalu.

Aksi yang dilakukan di NTB berpusat di Kantor DPRD Kota Mataram. Mahasiswa dan buruh berkumpul untuk melakukan protes atas disahkannya UU Omnibus Law yang sangat kontroversial ini.

Sebagian besar adalah mahasiswa yang berasal dari berbagai kampus di Kota Mataram dan beberapa dari organisasi masyarakat lainnya serta dari kalangan buruh.

Massa aksi yang sebelumnya melakukan long march dari titik kumpul Arena Budaya Universitas Mataram (UNRAM) menuju kantor DPR itu, akhirnya membubarkan diri usai ditemui oleh Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda didampingi Wakil Ketua H Muzihir dan berkomunikasi langsung dengan demonstran di depan gedung DPRD Kota Mataram.

Melalui pengeras suara milik demonstran Isvie menegaskan untuk penolakannya atas Undang-Undang Cipta Kerja serta akan meneruskan tuntutan masa ke Presiden.

Baca juga:  Lomba Kampanye Sehat Resmi Diluncurkan, Dapat Apresiasi dari Gubernur NTB

Sejak masuk Program Legislasi Nasional atau Prolegnas pada Desember 2019, Omnibus Law menuai banyak pro-kontra di masyarakat, terutama kalangan aktivis dan buruh.

Dikutip dari tirto.id, di dalam Onmnibus Law terdapat tiga RUU utama, antara lain: RUU tentang Cipta Kerja, RUU tentang Ketentuan dan fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Prekonomian, dan RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Namun, RUU yang paling banyak disorot adalah RUU Cipta Kerja. Substansi dalam RUU ini dinilai lebih banyak merugikan para buruh, selain itu pembahsannya yang dikebut di masa pandemi juga menimbulkan asumsi negatif di mata publik. Pemerintah dinilai terlalu tergea-gesa padahal masalah pandemi lebih penting.

Baca juga:

Kunjungi RSUD Asy-Syifa KSB, Wagub Ingatkan Penerapan Protokol Kesehatan

Gubernur Zulkieflimansyah Kagumi Tata Kelola Pesantren Alam Sayang Ibu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.