Home General News Bakamla RI dan Pemprov NTB, Menjaga Keamanan Laut Harus Dengan Teknologi

Bakamla RI dan Pemprov NTB, Menjaga Keamanan Laut Harus Dengan Teknologi

0
SHARE
Bakamla RI dan Pemprov NTB, Menjaga Keamanan Laut Harus Dengan Teknologi
Pertemuan Tim Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI untuk membahas rekomendasi kebijakan keamanan laut, identifikasi isu wilayah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi NTB.

Mataram, LombokInsider.com – NTB sebagai daerah kepulauan dengan bentang laut lebih luas dari daratan membutuhkan pengawasan maksimal. Keterbatasan sumber daya membutuhkan teknologi untuk “memelototi” perairan laut dalam rangka menjaga kedaulatan sekaligus potensi sumber daya alam sebagai medan pertempuran baru di era globalisasi.

Hal itu terungkap dari pertemuan Tim Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI untuk membahas rekomendasi kebijakan keamanan laut, identifikasi isu wilayah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi NTB. Kebijakan yang komprehensif diharapkan dapat membangun sinergi para pihak dalam menjaga laut.

“Hasil evaluasi Bakamla, kebijakan keamanan laut harus berkoordinasi dengan pemilik wilayah dalam hal ini pemerintah daerah agar rekomendasi yang akan disampaikan ke Presiden menjadi rumusan kebijakan yang komprehensif dan menuntaskan isu keamanan laut lokal,” ujar Kolonel Gontri Nopel, Kasubdit Perumusan Kebijakan Bakamla RI di ruang rapat Sekretaris Daerah NTB, Rabu (17/3/21).

Gontri menambahkan, NTB termasuk dalam wilayah tengah laut RI yang secara nasional menjadi isu kehadiran keamanan perbatasan. Luas laut yang demikian luas dengan beragam isu mulai dari kedaulatan sampai dengan isu penegakan hukum dan ekonomi dari hasil laut.

Baca juga:  Cara Unik Polsek Pekat Dompu, Jaring Pelanggar Protokol Covid-19

Selain menyerahkan daftar pertanyaan terkait isu keamanan dan kelautan NTB, Bakamla berharap koordinasi melalui komunikasi teknologi dapat terus ditingkatkan dalam hal pencegahan maupun penindakan.

Misalnya pemasangan menara sensor kemaritiman oleh Bakesbangpoldagri di perairan perbatasan selain aturan hukum mulai Undang Undang sampai dengan peraturan daerah yang mengatur tentang laut dan kelautan yang dimiliki pemerintah provinsi melalui Dinas KKP.

Sekretaris Daerah, H L Gita Ariadi mengatakan, sangat relevan mengetahui potensi laut NTB agar kebijakan keamanan menjadi komprehensif. Sebagai daerah kepulauan, NTB masuk dalam daerah berbasis maritim sehingga kebijakan tentang daerah ini termasuk dalam anggaran.

Hal ini seperti dikatakan Sekda merupakan daya dukung keamanan laut karena sekaligus menjaga potensi ekonomi selain ancaman kedaulatan, pelanggaran hukum dan kedaulatan wilayah.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.