Mataram, LombokInsider.com – Terpilihnya Lombok sebagai pemenang 3 award dalam World Halal Tourism Award (WHTA), masing-masing sebagai Destinasi Halal Terbaik Dunia (2015), sebagai Destinasi Bulan Madu Ramah Wisatawan Muslim Terbaik dan Wonderful Lombok Sumbawa sebagai Website Travel Ramah Wisatawan Muslim Terbaik (2016), tentunya memerlukan komitmen yang kuat dari pihak pemerintah provinsi, dalam hal ini Dinas Pariwisata (Dispar) NTB.

Sebagai wujud dari hal tersebut diatas, maka pada Senin (31/7), Dispar NTB mengadakan acara Sosialisasi Standarisasi Usaha Pariwisata Halal, di Hotel Lombok Raya Mataram.

“Sosialisasi ini sangat penting agar semua industri mengerti apa dan bagaimana konsep wisata halal yang harus dipenuhi dalam operasionalnya,” jelas HL. Moh. Faozal, Kadispar NTB, saat membuka acara ini.

Apa yang telah dilakukan, membuat Faozal optimis bahwa dengan kerjasama seluruh pihak dan pembenahan disegala lini serta sudah semakin baiknya fasilitas pendukung wisata halal, maka dari 3,5 juta orang target kunjungan wisatawan pada 2017 ini, 40% nya berasal dari segmen pasar muslim traveler. Menurutnya prediksi ini juga berdasarkan data dari BPS NTB, dimana dalam beberapa bulan terakhir angka kunjungan wisatawan Malaysia sebagai salah satu target pasar muslim traveler selalu yang terbanyak.

Terkait acara ini, dalam paparannya Faozal mengatakan, selama 2016 telah melakukan sertifikasi terhadap 225 industri usaha, termasuk hotel dan restoran, serta restoran non hotel, katering dan lain sebagainya.

Sementara untuk 2017 baru 28 unit usaha hotel dan restoran yang disertifikasi. “Inilah tugas berat kita untuk meyakinkan industri usaha, bahwa dengan melakukan standarisasi halal bukan berarti meninggalkan yang konvensional, tapi ini dapat kita sesuaikan,” lanjutnya. Semua dilakukan untuk meyakinkan konsumen yakni para wisatawan bahwa Lombok memang layak mendapat predikat destinasi halal terbaik dunia.

“Pembenahan destinasi untuk standarisasi konsep wisata halal juga terus kita lakukan, khususnya di Sembalun,” lanjut Faozal. Kadispar NTB ini menambahkan bahwa bukan berarti hanya Sembalun yang dibenahi, namun hampir seluruh destinasi terus dilakukan pembenahan oleh pihaknya.

Faozal juga menyatakan bahwa sepanjang 2017 ini, pihaknya telah memberikan 38 paket bantuan toilet di destinasi wisata yang ada, namun kelanjutannya selalu terkendala oleh tata kelola di masing-masing destinasi.

Sementara Hj. Teti Indrawati, dari LPPOM MUI NTB, menegaskan bahwa apa yang dilakukan pemerintah melalui Dispar NTB dan juga badan LPPOM serta MUI adalah untuk memberikan jaminan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat, khususnya muslim traveler yang berkunjung ke Lombok.

“Dukungan kami sebagai regulator adalah dengan melakukan audit terhadap suatu industri, sesuai dengan fatwa MUI yang menyatakan suatu produk sesusai dengan Syariat Islam setelah melalui audit yang dilakukan oleh BPPOM MUI,” tegas Teti Indrawati.

Teti menjelaskan dalam melaksanakan tugasnya, BPPOM dan MUI memiliki dasar hukum tentang jaminan produk halal, yakni UU No. 8/1999 tentang perlindungan konsumen, UU No.33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, PP No. 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan, Perda NTB No. 2 tahun 2016 tentang pariwisata halal dan HAS 23000 tentang dokumen persyaratan Sertifikasi Halal BPPOM MUI. (LI/AA)

About Author: Agus Apriyanto
Past Mine Worker (Corporate Communication Dept). Graphic Designer. Reporter/Editor. Father of 3 Children. Moslem. Lives in Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia. FB: Agus Apriyanto Email: agusborjuswp@gmail.com