Mataram, LombokInsider.com – Pasca gempa yang mengguncang Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bertubi-tubi sejak akhir Juli hingga September lalu, pariwisata NTB sangat terpuruk, maka dibutuhkan langkas cepat dan strategis untuk masa recovery saat ini.

Namun seperti diketahui terjadi konflik internal dalam kepengurusan unsur penentu kebijakan di Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPDA) NTB, yang berlangsung sepanjang 2018 lalu.

“Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, dalam hal ini Gubernur NTB adalah untuk kebaikan bersama dan kemajuan pariwisata NTB. Karena jika konflik terus secara internal kapan kerjanya,” kata HL. Moh. Faozal, Kepala Dinas Pariwisata NTB di Mataram, Jum’at (4/1).

Faozal menjelaskan bahwa pada intinya Pemprov NTB ingin agar BPPD ini berjalan sesuai dengan fungsinya.

“Dengan keadaan pariwisata saat ini, kami ingin BPPD dapat bekerjasama dengan pemerintah sesuai fungsinya. Tidak ada yang perlu dipermasalahkan lagi, reshuffle ini merupakan hak prerogatif Gubernur,” jelasnya.

Perombakan ini menurutnya juga sudah sesuai mekanisme yang ada, dimana Dinas Pariwisata mengusulkan beberapa nama kepada Gubernur yang tediri dari unsur asosiasi pariwisata, akademisi, maskapai dan media.

“Semua sudah sesuai mekanisme, kami mengusulkan nama, kemudian gubernur mengeluarkan SK sesuai UU nomor 10 tahun 2011, yang nantinya akan dipertegas lagi dengan Pergub, terkait pemilihan dan pengesahan kepengurusan unsur penentu kebijakan BPPD,” tegas Faozal.

Terkait hal ini, sebelumnya ada keberatan dari pihak asosiasi pariwisata, namun masalah ini dapat diselesaikan secara internal tanpa mempengaruhi proses pemilihan pengurus BPPD. (LI/AA)

About Author: Agus Apriyanto
Past Mine Worker (Corporate Communication Dept). Graphic Designer. Reporter/Editor. Father of 3 Children. Moslem. Lives in Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia. FB: Agus Apriyanto Email: agusborjuswp@gmail.com