Mataram, LombokInsider.com – Menjelang berakhirnya program amnesty pajak, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Suparno mengajak seluruh lapisan masyarakat wajib pajak untuk segera memanfaatkan sisa waktu hingga 31 Maret untuk segera melunasi sisa tunggakan pajaknya, jika ada. Karena setelah berakhirnya amnesty pajak menurut Suparno, pihaknya akan fokus dan konsisten dalam menjalankan pasal 18 Undang-undang pengampunan pajak.

Uang Tebusan Pajak

“Hingga 20 Maret Kanwil DJP Nusra berhasil membukukan uang tebusan pajak sebesar Rp304,54 M, yang terkumpul dari Provinsi NTB sebesar Rp159,38 M dan NTT sebesar Rp145,16 M. Dari jumlah tersebut UMKM menyumbang Rp48,91 M (NTB) dan Rp47,63 M (NTT),” jelas Suparno mengawali jumpa pers pada Selasa (21/3) lalu di halaman Kantor DJP Nusra Jl. Jenderal Sudirman, Rembiga.

Namun menurut Suparno dari jumlah wajib pajak yang terdaftar dengan yang telah ikut melaksanakan amnesty pajak, untuk wilayah Nusra dengan jumlah 11.634 orang wajib pajak, yang memanfaatkannya baru 2,5%. Artinya kesadaran untuk membayar pajak sejauh ini masih sangat rendah khususnya terkait pajak pendapatan.

“Kanwil DJP Nusra juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan sinergi keberhasilan program amnesty pajak ini dan kami berharap dapat terus terjalin terutama dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dilingkup DJP Nusra,” lanjut Suparno.

Pihak DJP Nusra menghimbau kepada seluruh wajib pajak yang belum memanfaatkan manesti pajak hingga 31 Maret mendatang, untuk segera menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Karena jika melewati batas waktu yang telah ditentukan dan belum melaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, maka harta yang dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima wajib pajak. Apabila hal itu terjadi dan ditemukan akan dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan perauran perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Sementara itu, era keterbukaan informasi akan mulai diberlakukan dengan melaksanakan Automatic Exchange of Information (AEOI) dan akan diikuti dengan revisi UU perbankan mengenai keterbukaan data perpajakan paling lambat 2018. Hal ini menjadikan wajib pajak tidak bisa lagi menyembunyikan asetnya dari otoritas pajak. Oleh karenanya saat ini adalah waktu yang tepat untuk segera memanfaatkan amnesty pajak.

Pemerintah akan mengerahkan segala daya upaya untuk menjamin situasi nasional yang kondusif untuk usaha dan investasi, sehingga wajib pajak yang telah melakukan repatriasi asset dihimbau untuk tidak perlu kuatir dalam berinvestasi di dalam negeri. (LI/SP/AA)

About Author: Agus Apriyanto
Past Mine Worker (Corporate Communication Dept). Graphic Designer. Reporter/Editor. Father of 3 Children. Moslem. Lives in Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia. FB: Agus Apriyanto Email: agusborjuswp@gmail.com