Dr. H. Ainuddin, SH. MH, Ketua DPD HPI NTB

Mataram, LombokInsider.com – Setelah melalui proses dan perjalanan yang panjang akhirnya Perda Pramuwisata Nusa Tenggara Barat (NTB) telah diparipurnakan pada Jum’at 30 Juni 2016, oleh DPRD Provinsi NTB. Setelah sekian kali berganti seiring dengan adanya pemilu setiap 5 tahun, demikian juga keinginan HPI-NTB untuk memiliki payung hukum tidak pernah terealisasi, segala usaha DPD HPI NTB lakukan namun tidak kunjung berhasil, hal ini disambut semangat dan positif dari para anggotanya.

“Alhamdulillah sekarang DPD HPI -NTB dapat menghela nafas lega karena Perda Pramuwisata telah rampung,” jelas ketuanya Dr. H. Ainuddin, SH., MH.”Mengapa Perda ini sangat penting bagi DPD HPI -NTB, disamping sebagai payung hukum, karena di dalamnya telah mampu menjawab semua persoalan yang ada di lapangan. Tidak sedikit masyarakat masih beranggapan profesi pramuwisata adalah pekerjaan yang identik dengan hal-hal negatif. Namun sekarang kami tidak perlu capek-capek lagi untuk menjelaskannya karena jawabannya ada pada Perda tersebut,” lanjutnya.

“Apa definisi pramuwisata, fungsi dan tugasnya serta bagaimana persyaratan yang harus dilalui sehingga dapat dikatakan sebagai pramuwisata profesional tentunya bukan sesuatu yang mudah. Untuk mendapatkan lisensi resmi seorang pramuwisata harus mengikuti diklat dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Disbudpar NTB, sudah berpengalaman di bidangnya, memiliki pengetahuan umum yang luas dan mempunyai keterampilan public speaking,” ungkap Ainuddin.

“Dalam perkembangan dunia kepariwisataan di Indonesia, pramuwisata sangat berperan aktif keterlibatannya di samping sebagai corong informasi, gudang informasi dan pengetahuan juga sekaligus sebagai cerminan bangsa di mata dunia. Demikian juga pentingnya kepramuwisataan di NTB tercinta ini. Semoga dengan hal ini dukungan terhadap dunia pariwisata NTB khususnya, melalui para pramuwisata yang menjadi anggota HPI-NTB semakin meningkat,” paparnya.

Dikatakannya, hal ini karena tidak sedikit oknum yang bukan merupakan pramuwisata mengatasnakaman dirinya sebagai pramuwisata dan hal ini berdampak buruk dan merusak citra NTB di mata dunia pariwisata. “Mereka tidak terlatih, tanpa dasar keilmuan hanya berbekal bahasa asing yang terkadang asal ada, maka dengan Perda Pramuwisata, DPD-HPI-NTB bersama dengan instansi pemerintah akan mudah kontrol,” katanya.

“Yang juga cukup penting untuk diangkat dengan adanya Perda Pramuwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bersama-sama dengan DPD- HPI NTB dapat melakukan pembinaan, pengawasan, penertiban serta perlindungan hukum terhadap anggota HPI karena sekarang banyak tour leader maupun tour guide yang datang dari luar NTB tidak mempekerjakan Pramuwisata daerah (NTB),” tegas Ainuddin yang sekaligus adalah wakil ketua BPPD NTB.

“Saya atas nama segenap pengurus beserta anggota DPD HPI -NTB mengucapkan terimakasih kepada DPRD Provensi NTBt dan instansi pemerintah serta semua komponen masyarakat yang ikut terlibat dalam pembahasan dari awal, khususnya kepada  anggota pansus DPRD yang diketuai oleh H. Kasdiono,” pungkas Ainuddin.

Pewarta: Agus Apriyanto

Penyunting: Kasan Mulyono

About Author: Kasan Mulyono
Writer. Lecturer. Ph.D in Economics. Mine worker. PR veteran. Casual cyclist. Father of 4. Husband to Kartina. Moslem. Lives in Lombok & West Sumbawa, West Nusa Tenggara, Indonesia. FB: KasanMulyono2015 Email: k_mulyono@yahoo.com Twitter: KasanMulyono Instagram: KasanMulyono