Rapat paripurna kabinet

Mataram, LombokInsider.com – Sebulan sejak Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, mulai timbul kekuatiran di kalangan industri perhotelan dan restoran bakal terdampaknya bisnis mereka.

Kekuatiran ini bisa dimaklumi karena Inpres mengamanatkan dilakukannya penghematan dan pemotongan belanja Kementerian/Lembaga dilakukan utamanya terhadap belanja perjalanan dinas dan paket meeting, honorarium tim/kegiatan, dan biaya rapat.

Seperti diwartakan Republika (13/6) Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengatakan, bisnis perhotelan pada semester II 2016 akan penuh tantangan dan waspada terhadap penurunan. Hal ini karena pemerintah melakukan pemotongan anggaran mencapai 30 persen.

“Kami belum bisa prediksi jumlah penurunannya berapa, namun efeknya ke bisnis hotel pasti ada. Apalagi, kunjungan turis di Indonesia juga masih belum maksimal. Secara keseluruhan kontribusi pemerintah dalam okupansi hotel cukup besar yakni antara 35 persen sampai 40 persen terhadap total penjualan. Hariyadi menambahkan, peningkatan okupansi hotel pada semester II 2016 ini terbantu dengan momen lebaran,” ujar Hariyadi di Jakarta, Senin (13/6) sebagaimana dikutip Republika.

Sementara menurut Katadata (7/4), anggaran kementerian dan lembaga yang dipangkas adalah sebesar Rp 45,5 triliun dari APBN 2016. Juga ada penghematan belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 50,6 triliun. Penghematan tahap pertama sebesar Rp 22,5 triliun den

Hotel-hotel berbintang di Lombok banyak menerima rombongan tamu yang melakukan rapat.

Hotel-hotel berbintang di Lombok banyak menerima rombongan tamu yang melakukan rapat.

gan efisiensi belanja operasional yang meliputi biaya perjalanan dinas, biaya rapat dan pertemuan, belanja jasa (listrik, telepon, air serta jasa lainnya), serta pembangunan gedung baru. Penghematan tahap kedua dari efisiensi belanja lainnya yang bisa menghemat Rp 28,2 triliun.

Bisnis Hotel NTB

Pemangkasan biaya perjalanan dinas kementerian dan lembaga kemungkinan juga berdampak pada bisnis hotel di Nusa Tenggara Barat pada semester kedua 2016.

Sesuai data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik NTB, tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang pada semester kedua tahun 2015 mencapai 53,39% dan hotel non-bintang 26,52%.

Sementara sampai April 2016, tingkat penghunian kamar hotel berbintang 40,34% dan hotel non-bintang mencapai 29,60%. (LI/KM)

About Author: Kasan Mulyono
Writer. Lecturer. Ph.D in Economics. Mine worker. PR veteran. Casual cyclist. Father of 4. Husband to Kartina. Moslem. Lives in Lombok & West Sumbawa, West Nusa Tenggara, Indonesia. FB: KasanMulyono2015 Email: k_mulyono@yahoo.com Twitter: KasanMulyono Instagram: KasanMulyono