Mataram, LombokInsider.com – Terkait maraknya pemberitaan di media lokal maupun nasional, cetak dan online, tentang rencana Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk memulai pembangunan Kampus Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Negeri Lombok, di Desa Puyung, Praya-Lombok Tengah pada Kamis (10/8) mendatang, setelah dilaksanakannya Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan Poltekpar, pada Jum’at (4/8) di Hotel Lombok Raya, Mataram.

Klarifikasi Tim Kuasa Hukum

KUASA HUKUM. Tim Kuasa Hukum dari Penggugat (Suryo) Terhadap Pemrov NTB, Sengketa Tanah di Puyung, Loteng.

Maka pada Minggu (6/8), Tim Kuasa Hukum dari Suryo yang merupakan penggugat melakukan jumpa pers. “Hal ini kami lakukan untuk mengklarifikasi atau perimbangan pemberitaan, apa yang sebenarnya terjadi,” jelas tim kuasa hukum penggugat, terdiri dari DR. Ainuddin, SH dan Prof. Zainal Asikin, SH.

“Sejak pertama telah kami jelaskan bahwa apabila sebidang tanah masih dalam sengketa atau masih dalam proses hukum, dalam hal ini sampai pada proses banding dari kami, maka tidak dibenarkan untuk membangun apapun diatasnya,” tegas Ainuddin. “Ini keputusan yang blunder atau tidak selayaknya dilakukan Pemprov, lanjut pengacara yang telah berkecimpung di dunia hukum selama 17 tahun ini.

Diketahui berdasarkan putusan perkara Nomor 37/PDT.G/2016/PN.Pya, pada Rabu 14 Juni 2017, Pengadilan Negeri Praya, memenangkan tergugat, dalam hal ini Pemprov NTB. Namun tim kuasa hukum penggugat langsung mengajukan banding dengan nomor 13/Pdt-BANDING/2017/PN.Pya dan proses ini bisa saja berlanjut hingga

Hal yang sama ditegaskan oleh Prof. Asikin, yang menilai bahwa apa yang dilakukan Pemprov ini, seakan-akan tidak mengerti akan hukum yang berlaku. “Jangan sampai terjadi kerugian negara kelak dikemudian hari jika pada akhirnya Pemprov justru kalah,” tegas Asikin. “Jelas tanah ini masih dalam sengketa, proses banding dari klien kami, jadi seharusnya pemerintah menghormatinya,” lanjut Direktur Program S2 di Unram ini.

Kekuatan Hukum Pipil Garuda dan Sertifikat

“Yang seperti ini banyak terjadi pada beberapa kasus yang mirip dan yang terbaru yakni kasus menangnya masyarakat Pagutan dengan Pipil Garuda, atas pemerintah Kota Mataram, terhadap kasus tanah Kantor Lurah Pagutan, pada 2016 lalu di Mahkamah Agung,” kata Asikin mencotohkan.

Menurut Guru Besar Ilmu Hukum Unram ini, di Indonesia secara UU Agraria, sebuah sertifikat dapat dibatalkan jika ternyata dikemudian hari ditemukan bukti-bukti yang lebih kuat, atau keluarnya sertifikat tersebut berdasarkan alasan yang tidak benar. Ini berdasarkan pernyataan Prof. Widodo ahli UU Agraria, sebagai saksi yang dihadirkan penggugat di persidangan.

Terkait pernyataan Kadispar NTB, HL. Moh. Faozal, pada saat Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan Poltekpar Lombok Jum’at lalu, yang mengatakan bahwa Pemprov siap membayarkan ganti rugi atas tanah ini, jika nantinya pemerintah kalah di tingkat lanjutan persidangan.

Ainuddin menjelaskan, jika nanti ditingkat lanjutan persidangan kliennya yang dimenangkan, maka belum tentu dia mau menjual tanah tersebut kepada Pemprov.

“Ini yang perlu dipahami, bahwa bukan karena pemerintah mampu membayarkan ganti rugi lalu tetap boleh membangun diatas tanah sengketa. Juga belum tentu klien kami mau menjualnya pada pemprov,” pungkasnya.

Tim kuasa hukum dari Suryo masih tetap membuka kemungkinan perundingan dengan pihak Pemprov, namun hingga saat ini menurut mereka, pihak pemerintah belum pernah mengajak mereka selaku kuasa hukum untuk berembuk secara serius, maka dalam hal ini tim kuasa hukum ligitasi dan non ligitasi yang terdiri dari Advokat dan Akademisi Unram akan terus memperjuangkan hak kliennya secara porposional dan profesional. (LI/AA)

About Author: Agus Apriyanto
Past Mine Worker (Corporate Communication Dept). Graphic Designer. Reporter/Editor. Father of 3 Children. Moslem. Lives in Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia. FB: Agus Apriyanto Email: agusborjuswp@gmail.com