Mataram, LombokInsider.com – Terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Lingkup Pemerintah Provinsi NTB, mendapat apresiasi sejumlah pengusaha konstruksi dari berbagai organisasi atas kebijakan Gubernur Zul tersebut.

“Ya kami mengapresiasi kebijakan Gubernur yang telah menerbitkan Pergub ini. Kita juga bangga bahwa ini merupakan pertama kali di Indonesia,” kata Wakil Ketua I Bidang Organisasi, Kelembagaan dan Keanggotaan Gapensi NTB, Eddy Sophiaan, Kamis (18/7) di Mataram.

Edy memaparkan, Pergub ini menunjukan keberpihakan Gubernur Zul atas nasib pengusaha lokal di NTB. Apalagi, tambah dia, hampir 90 persen dari sekitar 3000 pengusaha konstruksi lokal NTB tergolong sebagai pengusaha kecil.

“Pergub ini menjadi pedoman bahwa pengusaha luar NTB yang ikut tender proyek-proyek APBD lingkup Provinsi, wajib menggandeng pengusaha lokal sebagai mitra pendukung,” katanya.

Menurut Edy, selama ini hal tersebut jarang sekali terjadi. Para pengusaha luar NTB yang ikut tender dan mengerjakan proyek APBD NTB selama ini berjalan sendiri, tanpa melibatkan pengusaha lokal.

Eddy menambahkan, dalam Pergub juga diatur bahwa perusahaan luar NTB harus memiliki NPWP perusahaan cabang di NTB, sehingga benefit pajak dari proyek yang didapatkan bisa masuk menjadi pendapatan daerah di NTB.

“Kalau dulu kan mereka kerja di NTB, dapat untung, tapi pajaknya tidak masuk ke NTB. Nah Pergub ini mengatur agar pajak bisa dinikmati juga di NTB,” tukasnya.

Dengan menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Lingkup Pemerintah Provinsi NTB, yang dinilai menjadi perlindungan bagi masyarakat jasa konstruksi lokal, maka Gubernur Zul menjadi Gubernur pertama di Indonesia yang mengeksekusi kebijakan turunan Permen PU PR nomor 7 tahun 2019 dan Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah.

Eddy menjelaskan, dengan Pergub ini maka ada ruang bagi pelaku jasa konstruksi NTB meningkatkan kapasitasnya melalui kerjasama dengan pelaku jasa konstruksi luar daerah.

“Pemprov NTB secara langsung mendukung kearifan lokal, sesuai Undang Undang No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Ini yang sangat kami apresiasi,” tukas Eddy.

Ia berharap para pengusaha konstruksi di NTB dan assosiasi terkait bisa memanfaatkan peluang yang disiapkan pemerintah daerah ini dengan mempersiapkan diri sebaik baiknya.

Selain itu, untuk memastikan kontrol terhadap aturan ini harus dibentuk Komite Pemantau terdiri dari unsur assosiasi pengusaha, LPJK dan pemerintah.

Masyarakat jasa konstruksi yang tergabung dalam koordinasi Lembaga

Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi NTB sangat mengapresiasi Pergub ini.

Senada dengan Eddy Sophiaan, Ketua LPJK Provinsi NTB, Siti Nurul Hijah, ST, MT mengatakan, tujuan Pergub ini adalah agar proyek proyek dengan sumber anggaran daerah (APBD) yang dikerjakan oleh kontraktor dan konsultan luar daerah diharapkan dikerjasamakan dengan masyarakat jasa konstruksi yang ada di NTB untuk transfer knowledge.

“Alhamdulillah, Pergub Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Lingkup Pemerintah Provinsi NTB telah terbit,” kata Siti Nurul Hijah.

Dipaparkan, dalam Pergub tersebut diatur tentang beberapa ketentuan teknis.

“Kami menyampaikan syukur dan terimakasih, pemerintah daerah NTB telah

mendukung dan menjawab harapan para pelaku jasa konstruksi di NTB,” kata Nurul

Hijah.

Nurul menekankan, para OPD di lingkup Pemprov NTB juga harus konsisten menjalankan aturan yang telah ditetapkan oleh Gubernur NTB, melalui Pergub ini. (LI)

“Ya kami mengapresiasi kebijakan Gubernur yang telah menerbitkan Pergub ini. Kita juga bangga bahwa ini merupakan pertama kali di Indonesia,” kata Wakil Ketua I Bidang Organisasi, Kelembagaan dan Keanggotaan Gapensi NTB, Eddy Sophiaan, Kamis (18/7) di Mataram.

Edy memaparkan, Pergub ini menunjukan keberpihakan Gubernur Zul atas nasib pengusaha lokal di NTB. Apalagi, tambah dia, hampir 90 persen dari sekitar 3000 pengusaha konstruksi lokal NTB tergolong sebagai pengusaha kecil.

“Pergub ini menjadi pedoman bahwa pengusaha luar NTB yang ikut tender proyek-proyek APBD lingkup Provinsi, wajib menggandeng pengusaha lokal sebagai mitra pendukung,” katanya.

Menurut Edy, selama ini hal tersebut jarang sekali terjadi. Para pengusaha luar NTB yang ikut tender dan mengerjakan proyek APBD NTB selama ini berjalan sendiri, tanpa melibatkan pengusaha lokal.

Eddy menambahkan, dalam Pergub juga diatur bahwa perusahaan luar NTB harus memiliki NPWP perusahaan cabang di NTB, sehingga benefit pajak dari proyek yang didapatkan bisa masuk menjadi pendapatan daerah di NTB.

“Kalau dulu kan mereka kerja di NTB, dapat untung, tapi pajaknya tidak masuk ke NTB. Nah Pergub ini mengatur agar pajak bisa dinikmati juga di NTB,” tukasnya.

Dengan menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Lingkup Pemerintah Provinsi NTB, yang dinilai menjadi perlindungan bagi masyarakat jasa konstruksi lokal, maka Gubernur Zul menjadi Gubernur pertama di Indonesia yang mengeksekusi kebijakan turunan Permen PU PR nomor 7 tahun 2019 dan Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah.

Eddy menjelaskan, dengan Pergub ini maka ada ruang bagi pelaku jasa konstruksi NTB meningkatkan kapasitasnya melalui kerjasama dengan pelaku jasa konstruksi luar daerah.

“Pemprov NTB secara langsung mendukung kearifan lokal, sesuai Undang Undang No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Ini yang sangat kami apresiasi,” tukas Eddy.

Ia berharap para pengusaha konstruksi di NTB dan assosiasi terkait bisa memanfaatkan peluang yang disiapkan pemerintah daerah ini dengan mempersiapkan diri sebaik baiknya.

Tags:
About Author: Agus Apriyanto
Past Mine Worker (Corporate Communication Dept). Graphic Designer. Reporter/Editor. Father of 3 Children. Moslem. Lives in Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia. FB: Agus Apriyanto Email: agusborjuswp@gmail.com