Mataram, LombokInsider.com – Sengketa ini berawal dari keinginan Pemerintah Provinsi NTB untuk membangun Gedung Kampus Politeknik Pariwisata Negeri Lombok diatas tanah seluas 20 hektar dari total 48 hektar, di Puyung, Lombok Tengah. Padahal tanah tersebut menurut Dr. Ainuddin, SH, sebagai kuasa hukum dari kliennya Suryo merupakan tanah milik kliennya berdasarkan bukti berupa surat jual beli, pipil dan juga keterangan saksi masyarakat setempat, yang mengetahui perihal ini.

Perkara Sengketa

Diketahui berdasarkan putusan perkara Nomor 37/PDT.G/2016/PN.Pya, pada Rabu 14 Juni 2017, Pengadilan Negeri Praya, memenangkan tergugat, dalam hal ini Pemprov NTB. Namun Ainuddin bersama kliennya langsung mengajukan banding dengan nomor 13/Pdt-BANDING/2017/PN.Pya, jadi perkara perdata ini masih dalam proses ketingkat selanjutnya yakni banding.

PENGACARA. Dr. Ainuddin, SH, Pengacara dari Suryo, pihak penggugat Pemprov NTB, pada kasus tanah di Puyung, Praya, Loteng.

“Kami hanya ingin Pemprov sebagai pihak tergugat menghormati proses hukum yang masih berlangsung pada tingkat banding dari kami, jangan malah membuat wacana akan meletakan batu pertama disana,” ucap Ainuddin saat ditemui dikantornya beberapa waktu lalu. Hal ini terkait komentar seorang pejabat, terkait rencana pembangunan gedung Poltekpar Negeri Lombok disana.

“Kalau pihak Pemprov bertindak demikian, klien kami juga bisa saja mendirikan bangunan atau bahkan supermarket di lahan tersebut. Saya menghimbau agar mereka lebih bijak dan memberi contoh yang baik terhadap penegakan proses hukum yang masih berjalan, mari sama-sama kita hormati,” lanjut Ainuddin yang telah 17 tahun berkecimpung di dunia pengacara ini.

Latar Belakang

“Berawal dari datangnya seorang pengusaha dari Belanda, Jhon Van Leeuwen ke Lombok pada 1960-an, bersama dua orang tangan kanannya yakni Sudjono dan Raden Mas Gatot,” ungkapnya. Mereka pun berencana akan membangun Pabrik Gula Lombok (PGL), pada tahun 1960an itu.

Jhon Van Leeuwen yang membeli tanah dari masyarakat, dimana terdapat bukti-bukti berupa surat atau perjanjian jual beli dan juga pipil. Selain itu masyarakat sekitar yang masih hidup atau keturunannya juga membenarkan hal ini.

Seiring berjalanannya waktu, karena sulitnya mengangkut mesin pabrik yang besar, maka PGL beroperasi dengan menggunakan tenaga sapi (manual). Namun perusahaan ini tidak berjalan lama, kemudian berhenti total. Kemudian John dan Sudjono kembali ke Jawa, sementara Raden Mas Gatot tetap tinggal di Lombok untuk menjaga aset milik John.

Suryo sendiri merupakan ahli waris dari Sudjono, yang mendapat hibah seluruh aset yang dimiliki oleh Charles Petrus Van Leeuwen, yang merupakan ahli waris dari Jhon Van Leeuwen. John memiliki 2 orang anak yakni Edy Jhon Van Leeuwen dan Charles Petrus Van Leeuwen, tapi kemudian Edy kembali ke Belanda, tinggallah Jhon dan Charles yang bahkan telah menjadi WNI.

Karena tidak memiliki keturunan Petrus menghibahkan seluruh asetnya pada Sudjono sebelum meninggal dan ketika Sudjono meninggal Suryolah yang menjadi ahli waris seluruh aset tersebut, termasuk tanah di Puyung ini.

Perdamaian

“Namun kami masih berharap ada proses damai dalam perkara ini, untuk sama-sama menemukan jalan keluar terbaik bagi kedua belah pihak,” pungkas Ainuddin yang meraih gelar doktor bidang hukumnya di Unram, pada 2016 lalu. (LI/AA)

About Author: Agus Apriyanto
Past Mine Worker (Corporate Communication Dept). Graphic Designer. Reporter/Editor. Father of 3 Children. Moslem. Lives in Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia. FB: Agus Apriyanto Email: agusborjuswp@gmail.com