Mataram, LombokInsider.com – Setelah berlangsung cukup lama, sengketa tanah pembangunan Gedung Kampus Poltekpar Negeri Lombok di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, yang sedang berlangsung. Akhirnya Pengadilan Banding menyatakan Pemprov NTB kalah. Artinya, gugatan dari Suryo, klien dari DR. Ainuddin SH, MH and partner di tingkat banding dikabulkan seluruhnya.

“Keputusan ini mencerminkan kemandirian Hakim dalam memutuskan perkara, artinya tidak ada intervensi dalam kasus ini,” jelas Ainuddin melaui telepon selulernya.

Sebelumnya, pemerintah telah menggelar Istigosah bersama sejumlah tokoh agama, pada Kamis (10/8) lalu. Acara ini sekaligus sebagai tanda dimulainya pembangunan Gedung Kampus Poltekpar Negeri Lombok.

“Sebagai pihak tergugat seharusnya Pemprov menghormati proses hukum yang masih berlangsung pada tingkat banding dari kami, jangan justru memutuskan untuk membangun,” katanya.

“Tentunya ini menjadi contoh yang tidak baik terhadap proses penegakan hukum yang masih berjalan, justru apa yang terjadi sekarang menjadi bumerang bagi mereka,” lanjut Ainuddin yang juga Ketua HPI NTB ini.

Sengketa berawal dari keinginan Pemerintah Provinsi NTB untuk membangun Gedung Kampus Politeknik Pariwisata Negeri Lombok diatas tanah seluas 20 hektar dari total 41,5 hektar. Padahal tanah tersebut menurut Ainuddin, sebagai kuasa hukum dari kliennya Suryo merupakan tanah milik kliennya berdasarkan bukti berupa surat jual beli, pipil dan juga keterangan saksi masyarakat setempat, yang mengetahui perihal ini.

Berdasarkan putusan perkara Nomor 37/PDT.G/2016/PN.Pya, pada Rabu 14 Juni 2017, Pengadilan Negeri Praya, memenangkan tergugat, dalam hal ini Pemprov NTB. Namun Ainuddin bersama kliennya langsung mengajukan banding dengan nomor 13/Pdt-BANDING/2017/PN.Pya.

“Terbukti sekarang di tingkat banding, kami menang dan keputusan pemprov untuk tetap membangun diatas tanah bersengketa berpotensi terindikasi korupsi APBN. Karena pembangunan ini dengan dana bantuan dari pusat,” ujarnya.

Pada amar putusan pengadilan 4 Desember 2017, menyatakan sah dan berkekuatan hukum bahwa, sebidang tanah sengketa seluas 41,5 hektar adalah berasal dari Charles Petrus Van Leeuwen alias Adji Pramono yang diperoleh dari almarhum ayahnya John Van Leeuwen. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum akta hibah No. 12 tertanggal 15 Januari 1993 yang dibuat oleh dan di hadapan notaris/PPAT R. Juliman Reksohadi SH.

Pengadilan juga menyatakan, obyek sengketa berupa sebidang tanah dengan luas 41,5 hektar yang diatasnya berdiri satu unit bangunan kantor Waker, satu unit bangunan kepala mess, delapan bangunan mess, 10 unit bangunan staf, satu unit rumah kepala gudang, satu unit bangunan gudang, satu lapangan tenis, adalah milik Suryo.

Selain itu, pengadilan juga menyatakan sertifikat HGU No. 3 yang diterbitkan Tergugat (Kantor Pertanahan Loteng) tertanggal 19 Agustus 1982 atas obyek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Karenanya, Pengadilan Tinggi menghukum tergugat 1 dan 2 (Pemprov NTB dan Kantor Pertanahan Loteng) agar menyerahkan obyek sengketa kepada penggugat dengan seketika dan tanpa syarat. Dan memerintahkan tergugat 1 dan 2 untuk mengosongkan obyek sengketa baik secara sukarela atau dengan bantuan aparat kepolisian.

Meski demikian, Ainuddin sebagai Kuasa Hukum Penggugat, siap membuka diri untuk melakukan negosiasi ulang. “Dari awal kami selalu membuka diri untuk menemukan jalan terbaik bersama Pemprov NTB,” tegas DR. Ainuddin, SH, MH yang telah 17 tahun berkecimpung di dunia pengacara ini. (LI/AA)

About Author: Agus Apriyanto
Past Mine Worker (Corporate Communication Dept). Graphic Designer. Reporter/Editor. Father of 3 Children. Moslem. Lives in Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia. FB: Agus Apriyanto Email: agusborjuswp@gmail.com