Mataram, LombokInsider.com – Setelah menerima surat keputusan Pengadilan Tinggi (PT) Mataram pada (4/12) lalu, perihal keputusan mengabulkan seluruh gugatan Suryo kepada Pemerintah Prov. NTB, maka melalui Kepala Biro Hukum Setda NTB, Ruslan Abdul Ghani, Pemprov NTB akan meneruskan ke tahap Kasasi.

“Kami akan ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung (MA), berkas-berkas sedang kami siapkan,” jelas Ruslan pada Kamis (7/12). Ruslan mengaku baru menerima pemberitahuan diatas pada (5/12).

Menurut Ruslan, mengapa Pemprov melanjutkan perkara ini ke tahap Kasasi, karena bukti-bukti yang dimiliki oleh pihaknya cukup kuat atas kepemilikan lahan seluas total 41,5 hektar, di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Yang mana 20 hektarnya diantaranya di bangun Gedung Kampus Poltekpar.

“Masih ada waktu sekitar dua minggu dari surat pemberitahuan untuk melengkapi berkas-berkas dan meneruskan perkara ini ke MA.

Selain melanjutkan tahap proses hukum ke tingkat Kasasi, Ruslan juga memastikan bahwa pembangunan Gedung Kampus Poltekpar Negeri Lombok terus berlangsung.

“Pembangunan akan terus berlangsung, sama sekali tidak terganggu, tetap sesuai dengan rencana awal,” lanjutnya.

Sebelumnya, PT Mataram memutuskan memenangkan Suryo, klien dari dari DR. Ainuddin SH, MH and partner, sebagai kuasa hukumnya dalam kasus ini.

PT Mataram pada amar putusan tertanggal 4 Desember 2017, menyatakan sah dan berkekuatan hukum bahwa, sebidang tanah sengketa seluas 41,5 hektar adalah berasal dari Charles Petrus Van Leeuwen alias Adji Pramono yang diperoleh dari almarhum ayahnya John Van Leeuwen.

Pengadilan juga menyatakan, obyek sengketa berupa sebidang yang diatasnya berdiri satu unit bangunan kantor Waker, satu unit bangunan kepala mess, delapan bangunan mess, 10 unit bangunan staf, satu unit rumah kepala gudang, satu unit bangunan gudang, satu lapangan tenis, adalah milik Suryo.

Selain itu, pengadilan juga menyatakan sertifikat HGU No. 3 yang diterbitkan Tergugat (Kantor Pertanahan Loteng) tertanggal 19 Agustus 1982 atas obyek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Karenanya, Pengadilan Tinggi menghukum tergugat 1 dan 2 (Pemprov NTB dan Kantor Pertanahan Loteng) agar menyerahkan obyek sengketa kepada penggugat dengan seketika dan tanpa syarat. Dan memerintahkan tergugat 1 dan 2 untuk mengosongkan obyek sengketa baik secara sukarela atau dengan bantuan aparat kepolisian. (LI/AA)

Tags:
About Author: Agus Apriyanto
Past Mine Worker (Corporate Communication Dept). Graphic Designer. Reporter/Editor. Father of 3 Children. Moslem. Lives in Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia. FB: Agus Apriyanto Email: agusborjuswp@gmail.com