Mataram, LombokInsider.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi NTB dan Sepuluh (10) Kabupaten dan Kota se-NTB Tahun Anggaran (TA) 2018, dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan NTB yang diserahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB, di Ruang Sidang Utama DPRD NTB, Kamis (23/5).

Terkait hal tersebut, Kepala Perwakilan BPK NTB, Hery Purwanto, mengungkapkan pemberian opini WTP tersebut memang layak diterima Pemerintah Provinsi NTB, karena dari hasil penilaian BPK terhadap kewajaran dalam Laporan Keuangannya, sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kecukupan pengungkapan.

“Jika temuannya melebihi batas toleransi, maka akan mempengaruhi pemberian opini. Pada tingkat provinsi seperti NTB yang memiliki APBD sekitar Rp5 Triliun, maka batas toleransinya pada angka Rp250 Miliar. Jadi jika ada temuan diatas batas toleransi tersebut, baru akan mempengaruhi opini. Akan tetapi jika nilai temuannya masih kurang dari batas toleransi, maka dia tidak akan mempengaruhi pemberian opini sehingga opininya tetap WTP,” jelas pria kelahiran Purwodadi 1971 ini, pada Media Workshop di kantor BPK Perwakilan NTB, Senin (27/5).

Sementara ketika ada temuan, lanjutnya, maka batasan toleransi yang menjadi standar kesepakatan akuntan di BPK untuk menentukan opini apakah masuk kedalam kategori WTP atau WDP, diukur sesuai dengan jumlah APBD masing-masing Pemda.

Senada dengan Hery, Kepala Sub Direktorat NTB II BPK Perwakilan NTB, Ahmad Fauzi Amin, mengatakan pemberian opini BPK terhadap LHP LKPD Pemda sangat bergantung pada empat kriteria penilaian salah satunya adalah SAP atau Standar Akuntansi Pemerintah.

Menurutnya, apabila penyajian LKPD sudah sesuai dengan SAP, SPI, Kecukupan Pengungkapan dan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan maka akan dinilai  wajar, namun jika LKPD disajikan tidak sesuai dengan kriteria diatas maka akan diukur berdasarkan aspek materialitas penyajian berdasarkan hasil penelusuran atau pemeriksaan  BPK.

“Jika penyajiannya sesuai maka dinilai wajar. Namun jika sebaliknya maka akan jadi temuan. Temuan-temuan ini yang nantinya akan disatukan dengan angka-angka yang tertera, kemudian dibandingkan dengan nilai atau tingkat materialitas yang ditetapkan untuk menjadi dasar penilaian berdasar keilmuan. Apabila angka atau nilai temuan melebihi tingkat atau nilai materialitas, maka akan berpengaruh terhadap pemberian opini, begitu juga sebaliknya. Setiap Pemda Kabupaten/Kota itu punya tingkat atau nilai materialitas yang berbeda-beda bergantung pada besaran nilai APBD yang dikelolanya,” tegas Fauzi.

Diketahui dari hasil pemeriksaan BPK, Pemprov dan 10 Kabupaten/Kota yang ada di NTB menerima opini WTP, meski terdapat belasan temuan baik SPI maupun kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang ada. BPK hanya memberikan rekomendasi untuk memperbaiki laporan keuangan dan mengembalikan kelebihan pembayaran kepada kas daerah. (LI/AA)

Tags:
About Author: Agus Apriyanto
Past Mine Worker (Corporate Communication Dept). Graphic Designer. Reporter/Editor. Father of 3 Children. Moslem. Lives in Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia. FB: Agus Apriyanto Email: agusborjuswp@gmail.com