Mataram, LombokInsider.com – Teknologi digital kini semakin canggih, ini membuat perubahan besar terhadap dunia, lahirnya berbagai macam teknologi digital yang semakin maju telah banyak bermunculan. Berbagai kalangan menjadi mudah dalam mengakses suatu informasi melalui banyak cara, serta dapat menikmati fasilitas dari teknologi digital tersebut.

Namun, dibalik kepopulerannya era teknologi memiliki berbagai dampak negatif yang bisa merugikan orang. Penggunaannya secara berlebihan tentunya memiliki dampak negatif, termasuk penggunaan teknologi yang tidak terkontrol, akan menjadi bumerang yang memberi dampak negatif, dalam hal ini lebih khusus kepada profesi Pramuwisata.

Payung Hukum

“Oleh karenanya, sebagai Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) DPD NTB, saya merasa bahwa Pramuwisata perlu dibuatkan pengaturan atau payung hukum berupa Undang-undang yang mempunyai memiliki peranan strategis dalam menjamin keberlanjutan penyelenggaraan kepariwisataan,” kata DR. Ainuddin, SH, MH, kepada LombokInsider.com.

“Untuk itu, maka Pramuwisata perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan sebagai profesi yang professional. Sekaligus untuk mewujudkan pengelolaan kepariwisataan yang serasi, selaras dan seimbang, sehingga diharapkan dapat menopang dan menunjang tujuan pembangunan di Republik Indonesia terutama bidang pariwasata, sehingga Pramuwisata ke depannya tidak perlu risau lagi dengan adanya kemajuan teknologi digital, karena ada perlindungan hukum,” jelasnya.

Menurutnya hal ini penting, disebabkan karena Pramuwisata atau tourist guide merupakan profesi yang menjadi ujung tombak industri pariwisata dimana sejak orang keluar untuk berwisata sejak itu dibutuhkan peran seorang Pramuwisata (Guide). Asosiasinya yaitu HPI merupakan salah satu dari 46 anggota asosiasi dunia World Federation or Tourist Guide Associations. Bahwa fungsi terpenting pramuwisata adalah menghubungkan wisatawan dengan pusat-pusat ikon destinasi dan khazanah budaya lokal. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa seorang Pramuwisata (Guide) adalah guru, informan, juru terang, wartawan, humas, pemandu, penerjemah, pendamping, penghibur, motivator, seniman bahkan sebagai pekerja budaya.

Pengaruh Teknologi Digital

Bukan tanpa alasan, apa yang menjadi konsen Ainuddin sebagai Ketua HPI, karena ia melihat beberapa contoh nyata telah terjadi, misalkan dalam bidang pariwisata, Kotasi Senggigi salah satu jasa Transport yang sangat menjanjikan masa depan anggotanya sebelum era digital, namun saat ini Kotasi Senggigi jasa transport sudah tidak bisa lagi diharapkan menunjang kehidupan anggotanya sebagaimana sebelumnya karena adanya aplikasi Go-Jek, Go-Car, Gober, Go Grab dan yang lainnya, oleh vendor digital.

Selain Kotasi Senggigi, ojek tradisional juga mengalami kerugian karena dikalahkan oleh aplikasi tersebut. Selain itu ada juga contoh lain, yaitu travel agent yang merupakan salah satu tempat pemesanan tiket transportasi laut dan udara, paket tour baik diving, snorkling, trekking atau istilahnya adalah one stop shopping, namun pada era digital ini, travel agent sudah tergeser dan diambil alih oleh aplikasi digital saat ini, seperti traveloka, e-ticket dan yang lainnya.

Digital Tourist Guide

Ainuddin juga mengambil contoh, pengalamannya saat mengunjungi salah satu obyek pariwisata di New South wales Australia tepatnya di “Tableland”, hamparan hutan lindung yang begitu luas dengan berbagai macam jenis tanaman biotic dan abiotik, hanya dijaga oleh dua orang.

“Kedua orang itu memiliki tugas, satu menghitung uang dari pembelian tiket masuk dan satu lagi memasang prangkat digital (Digital Tourist Guide). Jadi wisatawan tidak dipandu oleh lokal guide, cukup dengan prangkat digital tersebut sudah tersedia berbagai bahasa hanya dengan memilih tombol bahasa sesuai kebutuhan wisatawan,” ujar lulusan terbaik S3 bidang hukum dari Universitas Mataram ini.

“Saya baru menyadari apa yang telah disampaikan oleh salah satu pakar pariwisata berkelanjutan (Sustainable Tourism), Professor Noel Scott salah satu guru besar di Griffith University, beliau mengatakan “What do you think if conventional tourist guide is not being use anymore”, saat itu saya jawab “I have to protect them by law” beliau spontan mengatakan “DO IT” namun saat itu belum tergambar apa yang akan saya lakukan,” tegas Ainuddin.

Saat ini, lanjut Ainuddin, telah nampak di Indonesia banyak aplikasi yang mengarah ke profesi Pramuwisata, seperti Google App, Google Earth, Waze dan yang lainnya, hal ini menjadi dasar adanya kekhawatiran akan pudarnya jejak Pramuwisata ini sendiri. Jika hal ini terjadi, maka akan banyak pengangguran, tingkat kemiskinan semakin tinggi, bahkan dapat menimbulkan berbagai tindakan kejahatan.

Menurut pengacara senior ini, rencana pembentukan Undang-undang RI Tentang Pramuwisata akan memperkuat paradigma baru bidang pariwsata yang sejalan dengan konsep pembangunan pariwisata di Indonesia. Dari aspek yuridis Pemerintah Republik Indonesia sampai akhir 2014 memiliki beberapa ketentuan regulasi terkait dengan kepariwisataan, namun belum memiliki Undang-Undang khusus yang melindungi dan mengatur Pramuwisata sebagai pelaku pariwisata di Indonesia. (LI/AA)

About Author: Agus Apriyanto
Past Mine Worker (Corporate Communication Dept). Graphic Designer. Reporter/Editor. Father of 3 Children. Moslem. Lives in Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia. FB: Agus Apriyanto Email: agusborjuswp@gmail.com