Kunjungan Komisi X DPR RI ke NTB

Mataram, LombokInsider.com – Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menilai Nusa Tenggara Barat memiliki kekayaan budaya oleh karena itu Komisi X meminta masukan kepada Pemerintah dan masyarakat Provinsi NTB dalam penyusunan Rencana Undang

Gali Masukan. Rombongan Komisi X DPR RI pose dengan Gubernur NTB, Kadisbudpar dan beberapa budayawan

Gali Masukan. Rombongan Komisi X DPR RI pose dengan Gubernur NTB, Kadisbudpar dan beberapa budayawan

Undang (RUU) Kebudayaan.

Demikian disampaikan oleh Ferdiansyah, SE, MM, Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU tentang kebudayaan saat bertemu dengan Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi dalam Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, olah raga dan sejarah di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Jum’at (17/6/2016).

“Provinsi NTB dipilih sebagai salah satu daerah kunjungan karena kami memandang provinsi NTB sebagai salah satu provinsi yang kaya akan budaya. RUU ini cukup panjang perjalanannya. Oleh karena itu, kami membutuhkan masukan terkait materi apa saja yang belum masuk ke dalam RUU tersebut,” kata Ferdiansyah, SE., MM dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB Lalu Mohammad Faozal dan beberapa budayawan terkemuka NTB.

Maksud kunjungan Komisi X adalah menjaring informasi yang substansif dari budayawan dalam rangka perumusan Rencana Undang-Undang (RUU) tentang kebudayaan. Latar belakang perumusaan RUU tentang kebudayaan karena ada kehawatiran terjadinya infiltrasi budaya akibat dari efek negatif globalisasi. Oleh karena itu, dibutuhkan dasar hukum yang menyeluruh untuk mencegah terjadinya infiltrasi budaya yang dapat mengikis kebudayaan nasional.

“Di sini kami ingin memberikan payung hukum dalam usaha pelestarian budaya nasional maupun budaya daerah. Jati diri bangsa terlihat dari bagaimana kita mempertahankan kearifan lokal. Kekuatan bangsa Indonesia hadir karena kebhinekaannya,” ungkap Ferdiansyah.

Tiga Pokok Pikiran

Menanggapi kunjungan tersebut, Gubernur NTB menyampaikan tiga hal penting yang harus

Berikan Masukan. Gubernur NTB menerima cendera mata dari pimpinan rombongan Komisi X DPR RI.

Berikan Masukan. Gubernur NTB menerima cendera mata dari pimpinan rombongan Komisi X DPR RI.

diperhatikan dalam merumuskan UU tentang kebudayaan. “Pertama, definisi kebudayaan nasional harus disepakati bersama. Apa saja cakupan kebudayaan nasional. Jika ada pembatasan, harus ada dasar pembatasan tersebut. Jadi, perlu adanya kejelasan tentang konsep kebudayaan nasional,” jelasnya.

“Kedua, penting bagi pemerintah daerah mengetahui posisi kebudayaan daerah di kebudayaan nasional. Banyak sekali inisiatif-inisiatif kebudayaan yang berkembang di daerah perlu diapresiasi oleh kebudayaan nasional,” tambah Gubernur.

“Ketiga, Indonesia belum memandang kebudayaan sebagai suatu aset atau kebanggaan. Contoh sederhana harusnya tayangan di maskapai Indonesia menunjukkan kekayaan budaya di daerah tersebut, sehingga ketika penumpang berkunjung ke daerah tersebut mengetahui bahwa daerah yang akan dikunjungi memiliki kekayaan budaya yang luar biasa,” pungkasnya. (LI/SP)

About Author: Kasan Mulyono
Writer. Lecturer. Ph.D in Economics. Mine worker. PR veteran. Casual cyclist. Father of 4. Husband to Kartina. Moslem. Lives in Lombok & West Sumbawa, West Nusa Tenggara, Indonesia. FB: KasanMulyono2015 Email: k_mulyono@yahoo.com Twitter: KasanMulyono Instagram: KasanMulyono