Menkes PIN di Jkt

Gubernur Perintahkan Upaya-upaya Pencegahan

Mataram, LombokInsider.com – Maraknya peredaran vaksin palsu di beberapa daerah menimbulkan keresahan berbagai pihak, tidak terkecuali Gubernur NTB, Dr. TGH.M.Zainul Majdi. Selasa pagi, Gubernur memanggil kepala BPPOM NTB ke ruang kerjanya. Kepada kepala BPPOM Drs. I Gede Nyoman Suandi, Apt., MM, Gubernur meminta agar masalah peredaran obat dan vaksin di NTB benar-benar dipastikan kelegalannya. “Pastikan tidak ada jalur bagi vaksin dan obat palsu untuk masuk ke NTB, “tegas Gubernur, Selasa (28/6).

Kepala BPPOM yang saat itu hadir bersama Kadis Perindag Budi Septiani dan Plt Kepala Dinas Kesehatan Prov. NTB, Hairil SKM menyampaikan kepada Gubernur, sejauh ini di NTB tidak ditemukan vaksin palsu layaknya yang beredar di tiga kota besar seperti Jakarta, Tangerang, Bekasi.

“Orang tua tidak perlu waswas jika anaknya mendapatkan pelayanan imunisasi di Posyandu, Puskesmas, dan Rumah Sakit Pemerintah, karena disana vaksin disediakan oleh pemerintah yang didapatkan langsung dari produsen dan distributor resmi. Jadi vaksin dijamin asli, manfaat dan keamanannya,” kata Kepala BBPOM Mataram, Drs I Gede Nyoman Suandi, Apt., MM.

Dikatakannya, ada dua jalur yang digunakan untuk memantau peredaran vaksin palsu ini, yaitu jalur resmi melalui jalur Kementerian Kesehatan dan jalur swasta. Untuk distributor swasta, pihaknya mengaku telah melakukan sidak ke lokasi didampingi Dikes dan Polda.

Tidak ditemukan vaksin palsu di NTB, Kepala BBPOM Mataram Drs I Gede Nyoman Suandi, Apt., MM.

Tidak ditemukan vaksin palsu di NTB, Kepala BBPOM Mataram Drs I Gede Nyoman Suandi, Apt., MM (kiri).

Langkah Pencegahan

Setelah mendengar penjelasan kepala BPPOM, ada beberapa hal yang diminta Gubernur untuk menjadi perhatian bersama semua pihak untuk mencegah terjadinya kasus tersebut di NTB. “Ke depan jika memungkinkan, BBPOM secara berkala melakukan pemeriksaan terhadap bahan obat yang dikonsumsi masyarakat,” kata Gubernur Zainul Majdi.

Ditambahkannya, BBPOM dan pihak terkait harus merapikan jalur distribusi obat yang beredar di masyarakat. “Pemerintah daerah, dalam hal ini termasuk Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai kewajiban memastikan legalitas obat atau vaksin yang dikonsumsi masyarakat,” kata Gubernur Zainul Majdi.

Kepada Kepala Biro Humas, H. Yusron Hadi yang mendampinginya saat itu, Gubernur meminta membuat iklan layanan masyarakat. “Terbitkan informasi layanan masyarakat di media massa untuk mengedukasi masyarakat dan menumbuihkan kewaspadaan masyarakat terhadap obat maupun vaksin yang dikonsumsi,” kata Gubernur Zainul Madji.

Kasus Vaksin Palsu

Menurut siaran pers Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jakarta, tahun 2016 Badan POM dan Bareskrim Mabes Polri menerima laporan dari PT Sanofi-Aventis Indonesia terkait adanya peredaran produk vaksin Sanofi yang dipalsukan. Badan POM telah melakukan penelusuran ke sarana distribusi yang diduga menyalurkan produk vaksin palsu tersebut. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, diketahui bahwa CV. AM yang diduga melakukan pemalsuan menggunakan alamat fiktif. Pihak Bareskrim Mabes Polri secara paralel melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut.

Temuan vaksin palsu saat ini adalah kejadian kriminal murni dimana pelakunya adalah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di lima lokasi yakni Subang, Jakarta, Tanggerang Selatan, Bekasi, dan Semarang. (LI/SP)

 

About Author: Kasan Mulyono
Writer. Lecturer. Ph.D in Economics. Mine worker. PR veteran. Casual cyclist. Father of 4. Husband to Kartina. Moslem. Lives in Lombok & West Sumbawa, West Nusa Tenggara, Indonesia. FB: KasanMulyono2015 Email: k_mulyono@yahoo.com Twitter: KasanMulyono Instagram: KasanMulyono