Mataram, LombokInsider.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menemukan ketidaksesuaian terhadap laporan belanja modal dan pengelolaan dana desa untuk Tahun Anggaran (TA) 2018, di 10 Kabupaten Kota yang ada di NTB.

“Untuk 2018 ini fokus BPK memang melakukan pemerikasaan pada dua hal, yakni belanja modal dan dana desa,” kata Hery Purwanto, Kepala Perwakilan BPK NTB, di kantornya, Rabu (12/12), pada acara workshop bersama wartawan.

Menurutnya fokus tersebut terutama ada pada proyek-proyek infrastruktur yang ada di daerah NTB, dimana ada bangunan-bangunan yang kurang tepat atau kelebihan bayar, yang harus segera dikembalikan ke kas negara. Selain itu juga terhadap dana BOS, dimana sudah ada undang-undang yang mengatur tentang pertanggungjawaban pemakaiannya.

“Hal ini merupakan program pemerintah saat ini, jadi harus kita dukung, yang mana sudah merupakan tugas BPK untuk mengawalnya. Khusus untuk dana desa, kita sudah on the spot langsung dan memang banyak ditemukan ketidaksesuaian laporan dalam pengolahannya, terutama untuk pembangungan infrastruktur yang ada,” jelas Hery.

Pada hari yang sama, Rabu (12/12), BPK NTB juga telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) PDTT kepada Ketua DPRD dan Kepala Daerah terkait.

“Hari ini BPK telah menyerahkan LHP atas Belanja Modal TA 2018 Provinsi NTb, Kab. Sumbawa, Kab. Bima, Kota Bima dan Kab. Dompu. LHP PDTT atas Pengelolaan Keuangan Desa TA 2017 sampai dengan Semester I 2018 untuk Kab. Lombok Tengah dan Kab. Sumbawa. Juga LHP Kinerja atas Efetivitas dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2015 sampai dengan semester I 2018 untuk Kab. Lombok Barat,” ungkapnya.

Dari delapan LHP yang diserahkan kepada tujuh entitas ini, seluruhnya memperoleh kesimpulan, Sesuai Ktiteria dengan Pengecualian.

Menurut Kepala Perwakilan BPK NTB yang baru sebulan ini menjabat, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian pada LHP yang telah diserahkan kepada DPRD dan Kepala Daerah tersebut.

Diantaranya adalah, pada LHP PDTT atas Belanja Modal TA 2018, Provinsi NTB, Kab. Sumbawa, Bima dan Dompu serta Kota Bima. Pada LHP PDTT atas Pengelolaan Dana Desa TA 2017 sampai dengan semester I 2018 pada Kab. Loteng dan Sumbawa.

Sementara pada LHP Kinerja dan Efektivitas Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Desa TA 2015 sampai dengan semester I TA 2018 pada Kab. Lobar akan dilakukan pembinaan dan pengawasan terkait hal ini.

BPK berharap mutu hubungan kelembagaan BPK dengan pemangku kepentingan dan pemahaman serta dukungan masyarakat terhadap BPK dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara atau daerah yang akuntabel dan transparan sehingga dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat di NTB. (LI/AA)

About Author: Agus Apriyanto
Past Mine Worker (Corporate Communication Dept). Graphic Designer. Reporter/Editor. Father of 3 Children. Moslem. Lives in Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia. FB: Agus Apriyanto Email: agusborjuswp@gmail.com